Pemkab Sambas Diminta Tegas Terkait Imunisasi MR

take :.Sekretaris Ikatan cendikiawan muslim (ICMI) Orda Kabupaten Sambas Yuliansyah SE MM,

Sambas,borneonetv .Sekretaris Ikatan cendikiawan muslim (ICMI) Orda Kabupaten Sambas Yuliansyah SE MM, mengharapkan agar pemerintah Kabupaten Sambas untuk tegas dalam menyikapi terkait imunisasi measles Rubella (MR) yang status kehalalannya masih belum ada kejelasannya.

“Adanya fatwa MUI Kalbar, yang menyatakan Vaksin MR, mengandung babi, tentu menambah keresahan orang tua dan seluruh masyarakat Kabupaten Sambas, maka untuk itu saya mengharapkan Pemda Sambas mengambil tindakan tegas, untuk menunda sementara sampai kejelasan kehalalan Vaksin tersebut ada,” ujar Yuliansyah, Senin (20/8).

Dikemukakan Yuliansyah, terkait surat edaran yang ditandatangani oleh menteri kesehatan Republik Indonesia Nila Farid Moeloek Nomor HK.02.01/MENKES/444/2018 yang ditujukan kepada gubernur dan bupati tentang pelaksanaan kampanye Imunisasi Measles Rubella Fase 2 dengan jelas tertulis poin 4 dimana pelaksanaan imunisasi MR bagi masyarakat yang mempertimbangkan aspek kehalalan dan/atau kebolehan vaksin secara syar’i, diundur sampai MUI mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan imunisasi MR.

“Pada poin 5 juga dijelaskan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memilih dan menunggu terbitnya fatwa MUI tentang imunisasi MR agar dapat memperoleh imunisasi MR pada kesempatan berikutnya sampai akhir bulan September 2018, Nah dengan hal ini sebaiknya pemerintah kabupaten Sambas untuk menunda dahulu pemberian vaksin tersebut,” tegasnya.

Yuliansyah mengatakan dirinya bukan anti imunisasi, namun jika menimbang tentang aspek kehalalan maka itu merupakan faktor utama yang harus diperhatikan.

“Sambas merupakan daerah mayoritas muslim, sebelum ini semakin berlanjut dan tetap menimbulkan keresahan kepada masyarakat, maka sebaiknya untuk ditunda sementara sambil menunggu aspek kehalalan, dan itu juga diperbolehkan dalam surat edaran pada poin 5, untuk menunggu fatwa MUI tentang aspek kehalalan dan masih ada waktu sampai september tahun ini,” terangnya.

ICMI Orda Sambas mengharapkan pemerintah Sambas untuk segera mengambil kebijakan terkait hal ini, apalagi vaksin MR menurut MUI Kalimantan Barat mengandung babi dan ini telah diketahui dan dibaca masyarakat, sedangkan program tersebut masih tetap berjalan.

Fatwa MUI Kalbar telah menyampaikan bahwa Vaksin MR mengandung babi, sementara program imunisasi masih berjalan terus, ini tentu bisa menimbulkan keresahan masyarakat. Memang saat ingin diimunisasi ada surat persetujuan dari orang tua, tetapi untuk melindungi rakyat dan umatnya harus ada sikap tegas dari pemerintah Sambas,” tegas Yuliansyah. (Ra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.