Pemkot Pontianak Tidak berikan Izin Terhadap Pengembang Yang Melakukan Pembakaran Lahan

Pontianak ,borneonetv .Kebakaran lahan gambut disejumlah wilayah kota  Pontinak  membuat resah warga bahkan dampak sangat merugikan masyarkat .Agar  bencana kabut asap  ini tidak terulang kembali  dikemudian  hari pada  musim kering ,mulai saat ini  pemerintah kota Pontianak memberikan sanksi tegas  kepada pemilik lahan baik perorangan mapun korporasi  dengan sengaja atau tidak melakukan pembakaran lahan ditaas tanah miliknya sesuai denan peraturan walikota Pontianak nomor 55 tahun 2018 pasal 9 dan pasal 11  ,.ancaman selain ganti rugi , pidana pemeritah kota Pontianak tidak mengleuarkan izin bangunan  selama lima tahun, terhitung sejak dipasang plang bertuliskan tanah ini dalam pengawasan pemkot pontianak dilokasi lahan yang sudah terbakar.

take : Perwa no 55 tahun 2018 terkait karhutla

Menurut wakil walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono , tindakan tegas tidak hanya diberlakukan bagi lahan yang sengaja dibakar saja, lahan yang terbakar tanpa sengaja pun dikenakan  sanksi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat 1 berbunyi, lahan yang terbakar dalam arti tidak sengaja, tidak boleh ada aktivitas pemanfaatan tersebut selama tiga tahun sejak awal terjadi kebakaran.

Masih di pasal yang sama, ayat 2 disebutkan, seluruh kegiatan di lahan yang dengan sengaja dibakar tidak diberikan izin untuk semua bentuk perizinan selama lima tahun sejak awal terjadi kebakaran. Penetapan lahan terbakar atau dibakar berdasarkan berita acara yang ditetapkan oleh camat setempat .

Tak hanya sanksi pembekuan pemanfaatan lahan,diteaskan wakil walikota ,Edi Rusdi Kamtono  pihaknya juga menjatuhkan sanksi dengan membebankan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memadamkan api kepada pemilik lahan. Hal itu dituangkan dalam pasal 11 ayat 1, pemilik lahan yang lahannya sengaja dibakar, wajib mengganti seluruh biaya pemadaman yang besarnya ditetapkan oleh instansi teknis terkait.

Sanksi tegas lainnya juga dijelaskan dalam pasal 11 ayat 2, setiap orang dan  atau badan hukum yang melakukan pembakaran lahan dapat diberikan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundangan.

Dengan adanya perwa no 55 tahun  2018  ,diharapkan   para pemilik lahan  tidak melakukan  pembakaran  lahan untuk  kegiatan land clearing  dalam rangka pembangunan  perumahan maupun perkebunan ,memang diakuinya ada indikasi  kebakaran lahan dikota Pontianak untuk  kegiatan pembangunan property ,nanti kita bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengungkap fakta sebenarnya setelah lokasi kebakaran  dalam pengawasan pemerintah kota Pontianak (Wuri ) .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.