40 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Dari Malaysia Kembali Di Pulangkan

Entikong.BorneOneTV-Sebanyak 40 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B) dari Malaysia tiba di PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau, Pada(01/11/18) pukul 13.51 WIB.

Rombongan PMI-B dari Imigresen Semunja, Sarawak, Malaysia sebanyak 38 + 2 orang Repatriasi oleh KJRI Kuching, diangkut mengunakan 1 unit Bus dan 1 unit Ben imegresen serta di kawal langsung oleh pihak KJRI Kuching dan pihak Imigresen Semunja. Dan setibanya di Entikong dilakukan serah terima kepada pihak CIQS, Polsek dan P4TKI Entikong yang akan memfasilitasi kelanjutan penanganannya.

Dari hasil pendataan yang dilakukan, dari 40 orang PMI-B tersebut, 30 orang berjenis kelamin laki laki dan 10 orang perempuan yang berasal dari berbagai daerah di indonesia.

Kali ini, PMI-B dari Provinsi Kalbar mendominasi, ada 24 orang yang bermasalah dan dipulangkan. Sementara dari daerah Jatim ada 4 orang, Sulsel ada 5 orang, NTB ada 4 orang,Sumsel ada 1 orang dan dari Riau 1 orang.

Setelah dilakukan proses pendataan, kemudian para PMI-B makan Sore terlebih dahulu dan sekira jam 16.30 WIB PMI-B diberangkatkan menuju Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak dengan menggunakan 1 (satu) unit bus dan 2 (dua) unit kendaraan travel.

Setibanya di Pontianak malam hari, dan oleh pihak BP3TKI Pontianak para PMI-B kembali dilakukan pendataan dan selanjutnya diadakan serah terima kepada pihak Dinsos Provinsi Kalbar untuk proses pemulangan ke daerah asalnya masing- masing.

Kepala BP3TKI Pontianak Maruji Manullang mengatakan, jika meningkatnya jumlah PMI-B, disebabkan masih tingginya minat dari masyarakat untuk bekerja di luar negeri, namun tidak dengan jalur resmi atau secara prosedural.

Maruji menginggatkan,sebaiknya jika ingin bekerja ke luar negeri dan ingin aman, gunakan jalur resmi secara prosedural,”tegasnya.

Jika ada yang menawarkan jasa untuk memberikan pekerjaan dengan iming- iming gaji tinggi, jagan langsung dipercaya. Demi keamanan, sebaiknya di konsultasikan terlebih dahulu kepada pihak pemerintah baik itu Disnaker, BP3TKI ataupun P4TKI atau aparatur penegak hukum setempat.

“Tujuannya, agar bisa untuk membantu menanyakan kejelasan dari perusahaan yang menawarkan jasa penempatan, apakah benar dari perusahaan resmi atau tidak. Sehingga bisa mencegah atau mengurangi permasalahan dan bisa dimintai pertanggung jawabannya jika terjadi permasalahan dikemudian hari ,”terang Maruji Manulang.(Dd).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.