Pontianak, BorneOneTV – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, menyerahkan Piagam Penghargaan kepada 11 Kabupaten dan Kota yang berdasarkan audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Dana Desa Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (13/12/2018).
Kesebelasan Pemerintah Daerah yang menerima Penghargaan diantaranya, Pemprov Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Pemkab Mempawah Pemkot Singkawang, Pemkab Sanggau, Pemkab Landak, Pemkab Sekadau, Pemkab Ketapang Pemkab Sintang, dan Pemkab Kapuas Hulu.
“Masih ada 4 Kabupaten yang masih Opini WDP. Tahun depan, semua Kabupaten Kota di Kalbar harus raih Opini WTP,” ujar Sutarmidji, pada saat menyerahkan Penghargaan kepada Kabupaten/Kota dengan meraih Opini WTP.
Orang nomor satu di Kalimantan Barat ini memberikan apresiasi kepada Pemkab Melawi dan khusus tahun ini, Pemkab Melawi telah menyesaikan Anggarannya tahun ini tepat waktu. “Ini tahun pertama Pemkab Melawi tepat waktu selesaikan anggarannya tepat waktu,” ucapnya.
Dia meminta kepada Pemkab Melawi untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LHPD) Tahun depan harus bisa meraih opini WTP begitu juga dengan Pemkab Sambas, Bengkayang dan Kayong Utara harus meraih opini WTP.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalbar Sahat MT Panggabean menyampaikan APBN tahun 2019 mengambil tema “APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia.” Di tahun 2019, mobilisasi pendapatan akan dilakukan secara realistis untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif.
Belanja negara yang produktif akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan program perlindungan sosial, penyelesaian pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi fiskal.
Efisiensi serta inovasi pembiayaan juga akan menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Besaran DIPA dan Alokasi TKDD tahun 2019 untuk Provinsi Kalbar untuk 527 DIPA, dengan jumlah nilai Rp8,8 triliun. (Andhika Lay).
Lihat juga Banjir Rob Rendam Sekolah
