Pontianak, BorneOneTV – Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI Kalimantan, melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, di ruang Praja I kantor Gubernur Kalbar.
Dalam pertemuan ini, Kepala LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan Prof. Udiansyah bersama para 44 orang pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di Kalbar, disambut langsung oleh Gubernur Kalbar H Sutarmidji.
Profesor Udiansyah menyebut, jumlah PTS yang ada di 44 Kalbar tidak ada akreditas yang unggul di Kalbar, bukan itu saja secara umum PTS di pulau Kalimantan belum ada yang mempunyai akreditas yang unggul. Sehingga perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten, untuk meningkatkan akreditasi tersebut.
“Dari 3.555 dosen yang ada di Perguruan Tinggi di pulau Kalimantan belum ada yang mempunyai akreditas yang cukup baik,” kata Profesor Udiansyah.
Dengan adanya pertemuan ini, LL DIKTI memfasilitasi antara pihak PTS dan Pemerintah Provinsi Kalbar dan dapst menjalin kerjasama yang baik. Dia pun melihat Indeks Pembangunan Manusia di Kalbar masih rendah, maka dengan adanya kerjasama ini antara PTS dan Pemerintah Provinsi bisa meningkatkan IPM di kalbar.
“IPM Kalbar saat ini berada di posisi 29 padahal seiring tingkat pendidikannya baik maka bisa mendongkar IPM di Kalbar lebih meningkat jika perguruan tinggi baik negeri dan swasta bisa meningkatkan mutu kualitas perguruan tinggi tersebut,” ucapnya menjelaskan.
Adanya pertemuan ini diharapkan adanya solusi yang baik perguruan tinggi swasta maupun negeri.
Gubernur Kalbar H Sutarmidji membenarkan bahwa IPM di Kalbar jauh tertinggal dengan provinsi lain yang ada di pulau kalimantan maka dari itu dirinya mendorong di setiap kabupaten dan kota harus memiliki perguruan tinggi. Seperti di kabupaten ketapang yang memiliki politeknik serta di kabupaten sambas. Mereka meminta untuk di negerikan tapi ia beranggapan jika sudah menjadi perguruan tinggi negeri nantinya tidak ada percepatan kualitas di perguruan tinggi swasta.
“Mulai tahun depan tenaga apapun harus memiliki sertifikasi, jadi baik itu dosen atau tenaga lainnya harus memiliki sertifikasi. Dan kita mendukung dengan cara meminta untuk dana CSR mereka mensupport perguruan tinggi swasta di kabupaten tersebut yang memiliki perguruan tinggi,” kata H Sutarmidji. (Andhika Lay).
