Pontianak ,BorneoneTV– Gubernur Kalbar H Sutarmidji melantik dan mengukuhkan Pengurus Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Provinsi Kalbar Masa Bhakti Tahun 2019-2023 di Pendopo Gubernur Kalbar, Kamis (3/1,2019).
Gubernur Kalbar H Sutarmidji mengatakan, melalui kemitraan yang semakin harmonis,
diharapkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat ditingkatkan, khususnya masyarakat yang bergabung dalam wadah penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalbar.
“Salah satu fungsi dari organisasi Sosial adalah sebagai sarana penempaan kesejahteraan dan peningkatan keterampilan serta sarana penyalur aspirasi, khususnya bagi anggotanya,” kata H Sutarmidji saat melantik dan mengukuhkan Pengurus BKKKS Provinsi Provinsi Kalbar Masa Bhakti Tahun 2019-2023 di Pendopo Gubernur Kalbar.
Pelantikan dan Pengukuhan ini, dirinya nilai mempunyai arti dan kedudukan yang penting dan sangat strategis, karena selain merupakan agenda organisasi, juga merupakan suatu upaya dari BKKKS Provinsi Kalbar untuk menyamakan, menyatukan dan menyelaraskan
program kerja dan kegiatan serta evaluasi selama kepengurusan organisasi sebagai upaya mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
“Saya menyampaikan ucapan selamat dengan diringi doa dan harapan kepada
para Pengurus BKKKS Provinsi Kalbar yang telah dilantik. Semoga pelantikan ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang besar bagi peningkatan peran serta seluruh pengurus anggota BKKKS Provinsi Kalbar dalam pembangunan, sekaligus dapat bermanfaat bagi pengembangan dan konsolidasi organisasi, sebagai bagian dari komponen bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Dikatakannya, sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Daerah. Salah satu sasaran pokok Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dapat dikelompokan dalam 6 permasalahan yaitu : kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, korban bencana dan ketertinggalan/ keterasingan.
Sebagai penunjang keberhasilan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah menggali dan memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang terdapat dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan BKKKS Provinsi Kalbar adalah salah satu komponennya.
“BKKKS) Provinsi Kalbar merupakan wadah yang dibentuk untuk bermitra dengan pemerintah dalam menggalang potensi pilar sosial yang didalamnya organisasi sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang dibentuk masyarakat yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sehingga jajaran BKKKS harus memahami tugas dan fungsinya,” ujarnya.
Pelantikan ini diharapkan mampu dan bisa dapat memperjuangkan serta berkontribusi dalam penanganan masalah sosial di Kalbar, baik melalui pelatihan keterampilan, pelatihan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial, dalam rangka perwujudan dan percepatan pembangunan daerah, dalam kerangka pembangunan nasional.
“Saya harap, kepada Saudara-saudara yang sudah berkecimpung di organisasi ini tolong sungguh-sungguh dengan serius membantu pemerintah. Dengan langkah kepedulian konkrit, kontribusi yang dihasilkan diharapkan dapat membantu Pemprov Kalbar dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketelantaran, sehingga upaya yang telah dilakukan dapat maksimal,” harapnya.
Dijelaskannya, Provinsi Kalbar ini luasnya hampir satu setengah kali Pulau Jawa sehingga diharapkan Pelayanan BKKKS bisa menjangkau sampai pedalaman, tanpa memandang latar belakang apapun termasuk SARA. Tapi harus berpedoman kepada dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
“Saya mengingatkan bahwa tantangan ke depan jauh lebih berat dan kompleks dibanding masa-masa sebelumnya. Pembangunan tidak akan berhasil dengan sempurna apabila hanya dilaksanakan oleh Pemerintah. Kita perlu menyatukan atau menyelaraskan gerak dan langkah kita bersama, Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat,” ingatnya.
Kepengurusan BKKKS Provinsi Kalbar diharapkan dapat menggali segala aspek yang menyangkut permasalahan Kesejahteraan Sosial di wilayah Kalbar sesuai karakteristik yang ada, sekaligus menghasilkan rumusan, model maupun strategi penanganan permasalahan
sosial kedepan sehingga secara bertahap tapi pasti. Grafik permasalahan kesejahteraan sosial khususnya di wilayah Provinsi Kalbar tercinta ini dapat ditekan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya berharap, agar Pengurus yang dilantik dan dikukuhkan ini dapat merumuskan berbagai program kerja dan kegiatan yang ril, realistis dan urgen bagi kepentingarn masyarakat, bangsa dan negara. Program kerja dan kegiatan yang benar-benar ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak dalam rangka wujud partisipasinya dalam pembangunan Daerah nasional, khususnya pembangunan
Kalbar yang kita cintai ini,” ujarnya. (Lay).
