Kubu Raya ,BorneoneTV -Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Achmad Supriyadi menerima penyerahan sertifikat tanah milik TNI Angkatan Darat (AD) yang ada di wilayah Kodam XII/Tpr dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalbar Dr Samad Soemarda SH.,MM di Aula Khatulistiwa, Kantor BPN Kalbar, Jumat (4/1/).
Penyerahan sertifikat tanah tersebut merupakan realisasi dari MoU antara Kodam XII/Tpr dengan BPN Prov. Kalbar untuk melaksanakan percepatan penyertifikatan tanah milik TNI Angkatan Darat yang ada diwilayah Provinsi Kalbar yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.
Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Achmad Supriyadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak BPN Provinsi Kalbar yang telah banyak membantu TNI AD khususnya Kodam XII/Tpr dalam penyelesaian penyertifikatan tanah milik TNI AD yang ada di Prov. Kalbar.
“Saya merasa bangga luar biasa dengan BPN Prov. Kalbar, terimakasih atas bantuan yang diberikan,” ucap Mayjen TNI Achmad Supriyadi.
Pangdam XII/Tpr berharap agar MoU yang sudah disepakati dapat terus terjalin sehingga penyertifikatan aset tanah milik TNI AD dapat dilaksanakan seluruhnya agar tidak ada lagi permasalahan yang timbul terkait kepemilikan aset tanah milik TNI AD,“mari kita bersama selamatkan aset negara, karena TNI juga adalah bagian dari negara,” ajaknya.
Pangdam XII/Tpr menerima sebanyak empat sertifikat diantaranya sertifikat tanah milik Kodim 1204/Sanggau, Kodim 1205/Sintang, Kodim 1201/Mph serta sertifikat tanah milik Yonkav 12/BC. Dijadwalkan pada bulan Februari mendatang juga akan dilaksanakan penyerahan 20 bidang sertifikat tanah milik Korem 121/Abw dan Kodim 1207/BS. Tampak hadir dari pihak Kodam XII/Tpr Aslog Kasdam XII/Tpr, Kazidam XII/Tpr, Dandim 1201/Mph dan Danyonkav 12/BC.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Kalbar Dr. Samad Soemarda SH.MM juga menyampaikan bahwa pihaknya akan selalu siap membantu dalam penyelesaian aset tanah milik TNI AD yang ada di wilayah Kodam XII/Tpr.
“Pihaknya akan terus berupaya membantu dalam upaya penyertifikatan hal ini juga dalam rangka menghindari serta mencegah terjadinya konflik sosial antara TNI dengan masyarakat,” ucap Dr. Samad Soemarda SH.MM. (Lay).
;
