Pontianak,BorneoneTV.Pemprov Kalbar bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Fasilitas Pemerintah Provinsi Kalbar Dalam Pengalihan dan Penghapusan Aset (BMN/BMD) Dalam Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik kabupaten Sintang dan PLBN Jagoi Babang kabupaten Bengkayang, di salah hotel ternama jalan Gajah Mada, Pontianak, Jumat (14/6).
Rakor tersebut seiring dikeluarkannya Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 pada tanggal 17 Januari 2019 Tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
Wakil Gubernur Kalbar H. Ria Norsan mengatakan, dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan PLBN Pemerintah Provinsi Kalbar mendukung upaya percepatan pembangunan tersebut.
“Pada dasarnya pemerintah Provinsi Kalbar siap mendukung rencana BNPP untuk membangun kawasan PLBN Jagoi babang dan PLBN Sungai Kelik. Penghapusan Aset akan dilakukan terhadap seluruh Aset milik Pemprov Kalbar baik berupa bangunan dan infrastuktur jalan yang terkena dampak pembangunan PLBN, serta Pemerintah Provinsi Kalbar akan segera menghapus aset yang terkena dampak pembangunan master plan pembangunan PLBN,” ungkap Wakil Gubernur Kalbar H. Ria Norsan.
Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Kalbar, telah melaksanakan rapat bersama dengan berbagai intansi yaitu, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalbar, Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar, Biro Pemerintah Setda Provinsi Kalbar, Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalbar, beberapa waktu lalu.
Untuk kebutuhan personil yang dibutuhkan oleh BNPP, Wakil Gubernur Kalbar H. Ria Norsan menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalbar ketersediaan menyiapkan tenaga teknis yang dibutuhkan.
“Kebutuhan Personil kita siap, tapi alangkah bagusnya kebutuhan personil itu diambil dari setempat, misalnya kebutuhan personil PLBN Aruk, diambil dari kabupaten Sambas supaya tidak jauh dari asalnya. Kalo diambil dari Provinsi bolak balik ke sana kadang-kadang minta pindah lagi ke provinsi, nanti kita pusing lagi. Dan kita pemerintah Provinsi siap untuk memfasilitasi,’’ tuturnya.
Lanjutnya, untuk saat ini PLBN di Kalbar ada lima dan tiga PLBN sudah dibangun, tinggal dua PLBN yang belum dibangun yaitu Jagoi Babang dan Sungai Kelik. Harapanya dengan pintu batas negara Indonesia dengan negara tetangga di Malaysia yang sudah bagus bisa membangkitkan perekonomian di perbatasan terutama di provinsi Kalbar.
“Tiga PLBN sekarang sudah bagus seperti di PLBN Entikong tadinya belum bagus sekarang sudah bagus sekali, sekarang banyak warga Malaysia berfoto ditempat kita kalo dulu sebaliknya. Kemudian PLBN Aruk sudah bagus dan warga dari Singkawang, Sambas pergi ke Kuching melewati Aruk. Dan yang ketiga PLBN Badau sudah bagus, tinggal yang sekarang ini dua PLBN yang belum bangun Jagoi Babang dan Sungai Kelik tahun ini lah mulai pembangunannya, mudah-mudahan bisa meningkatkan perekonimian perbatasan,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Robert Simbolon mengutarakan, dengan di prioritasnya Pembangunan PLBN Jagoi Babang dan Sungai Kelik ini melihat dari kebutuhan sangat mendesak untuk hadirnya sistem pemeriksaan dan pelayanan lintas batas di kedua PLBN teresebut.
“Jadi kita merasakan selama ini PLBN di Jagoi Babang dan Sungai Kelik sangat mendesak karena aktifias masyarakat lintas batas termasuk volume barang yang melintas di jalur itu sangat tinggi,” kata Robert Simbolon.
Nantinya PLBN Sungai Kelik yang berada di Kabupaten Sintang akan naikkan tipe B dimana sebelumnya tipe C dalam waktu dekat seiring dengan pembangunan PLBN yang sedang digodok.
“Kita akan mempertimbangkan secara serius usulan Bupati Sintang yang mengusulkan untuk menaikan tipe PLBN di Sungai Kelik. Tadi pagi saya sudah menyampaikan sepanjang dimungkinkan kenaikan tipe kita sesuaikan master plannya itu sangat dimungkinkan,” tutupnya. (Lay).
