Pontianak,BorneoneTV.Gubernur Kalbar H. Sutarmidji melantik Sekda Sanggau A. L. Leysandri menjadi Sekda Kalbar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (20/6).
Pelantikan A.L. Leysandri sebagai Sekda Provinsi Kalbar ini, setelah melalui lelang jabatan (Open Bidding) dengan hasil peringkat pertama dari lelang jabatan tersebut.
Gubernur Kalbar H Sutarmidji meminta kepada Sekda Kalbar yang baru dilantik, untuk segera meningkatkan pelayanan publik di jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar. Karena seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kalbar masih dikategorikan zona merah, dan baru OPD satu saja berada di kategori zona hijau berdasarkan penilaian Ombudsman yang dikeluarkan beberapa waktu yang lalu.
“Sekda yang baru dilantik untuk meningkatkan layanan publik dengan baik, karena kita ini dari seluruh OPD masih banyak di zona merah. Dan zona hijau baru satu kalo tidak salah baru satu yaitu DPMPTSP,” kata H Sutarmidji usai pelantikan.
Dirinya juga memberikan waktu kepada Sekda Kalbar A.L. Leysandri untuk meningkatkan layanan publik agar seluruh OPD berada di zona hijau pada tahun ini. Tak hanya itu saja, orang nomor satu di Kalbar, meminta kepada Sekda untuk mengembalikan tata kelola birokrasi dengan baik sesuai dengan aturannya.
“Transparansi program dan anggaran itu penting, hindari penyimpangan-penyimpangan penggunaan anggaran terutama yang rutin. Kalo masalah belanja modal lewat tender, tapi kalo rutin itu tidak boleh ada penyimpangan,” tuturnya.
Serta dirinya mewanti-wanti kepada seluruh OPD di jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar yang banyak temuan dari hasil audit, ia tidak sengan untuk menganti kepala OPD tersebut.
“OPD kalo ada temuan-temuan itu banyak dan signifikan, sudah kita akan ganti kepalanya. Kemungkinan minggu depan akan melantik eselon II, ada 14 atau 15 eselon yang bakal dilantik,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretariat Daerah (Sekda) Kalbar A. L. Leysandri mengutarakan, dirinya akan segera meningkatkan pelayanan publik dalam waktu dimana sesuai dengan makalah dalam open bidding. Sebab berdasarkan penilaian Ombudsman ada beberapa OPD yang berada di zona merah, dan ia siap untuk menaikkan peringkat penilaian OPD serta melakukan pembenahan di jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar.
“Saat ini harus diakui, pemerintah provinsi Kalbar masih lemah dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pelayanan publik, karena berdasarkan penilaian Ombudsman kita masih di posisi D, kemudian di laporan pemerintahan juga masih di posisi D sehingga memang harus banyak pembenahan,” kata A. L. Leysandri .
Sebagai pimpinan tertinggi ASN di Kalbar, dirinya meminta kepada semua OPD yang ada untuk mengerti hal ini dan bisa bekerjasama dengan baik dalam meningkatkan kualitas layanan publik.
“OPD harus mampu menterjemahkan setiap visi dan misi yang diusung oleh bapak gubernur dan wakil gubernur serta menjalankan fungsinya dengan baik. Kepala OPD jangan lagi apatis dan menyerahkan setiap kerja kepada kabid, agar berbaagi program kerja yang ada bisa berjalan dengan baik,” kata Leysandri. (Lay).
