- Pontianak ,BorneoneTV.Sekda Kalbar A.L Leysandri mengikuti pembekalan kesiapan Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Provinsi Kalbar di Hotel Kapuas Palace, Rabu (26/6).
Kegiatan pembekalan berlangsung selama dua hari tersebut juga dihadiri oleh Sahli Kepala BNPB Mayjen TNI (Purn) Komarudin Simanjuntak, Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Herman Asaribab, Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono, Danrem 121/ABW Brigjen TNI
Bambang Trisnohadi dan diikuti oleh personel dari pejabat Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota, pejabat BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Sekda Kalbar A.L Leysandri mengatakan Bencana Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan bencana yang menjadi perhatian Nasional dan Provinsi Kalbar merupakan salah satu Provinsi yang memiliki lahan gambut yang luas, yaitu sekitar 1.680.000 Hektar, apabila musim kemarau sangat mudah terbakar sehingga mengakibatkan bencana asap.
“Dengan adanya anggota Satgas Gabungan Karhutla TNI yang berjumlah 1000 orang saya berharap Karhutla di Kalbar tahun ini dapat terkendali,” harap
A.L Leysandri.
Dengan demikian, penanganan Karhutla yang menitikberatkan pada aspek pencegahan dan kasiapsiagaan diharapkan semakin baik, karena Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dapat memerankan fungsinya masing masing dengan baik, terarah, terkoordinasi dan terpadu mulai sejak penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana sampai dengan penanganan dampaknya.
Sebagai bahan evaluasi, masih kata mantan Sekda Sanggau, berdasarkan pantauan Satelit NOAA 19 (National Oceanic and Atmospheric administration) pada Tahun 2018 di Provinsi Kalbar jumlah hotspot yang terpantau sebanyak 1.569 titik hotspot, terdeteld palung banyak di Kabupaten Ketapang sebanyak 299 titik hotspot, Kabupaten Sintang sebanyak 266 titik hotspot dan Kabupaten Kubu Raya sebanyak 132 titik.
“Untuk tahun 2019 ini sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 terdeteksi 52 titik hotspot di seluruh Kalbar (sumber : sipongi.menlhk.go.id),” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI
Doni Monardo mengatakan Kebakaran hutan dan lahan juga merusak ekosistem hutan di Indonesia.
Kerusakan ekosistem tersebut dapat berdampak pada kepunahan satwa dan musnahnya keanekaragaman hayati. Hilangnya potensi sumberdaya alam hayati serta ekosistem dapat berdampak dan berpotensi untuk menimbulkan ancaman bahaya tertentu yaitu dengan adanya emisi Gas rumah kaca, berkurangnya carbon, perubahan kuantitas kerapatan dan kualitas tutupan lahan (jenis tanaman), perubahan jenis, pola, dan distribusi tutupan lahan (Iahan terbangun, lahan pertanian, lahan perkebunan dll), peningkatan polusi di permukaan tanah dan air, peningkatan polusi di tubuh air dan air tanah, kehilangan keragaman flora dan fauna, kehilangan habitat flora dan fauna.
“Karhutla akan sangat sulit dipadamkan dan akan sangat efektif pemadamannya bilamana pada saat musim penghujan. Karakeristik lahan gambut sangatlah unik, kedalamannya mencapai hingga lebih 20 meter. Penyiraman melalui helikopter, rekayasa teknologi modifikasi cuaca dan hujan buatan hanya bersifat sementara. Pemadaman yang paling efektif adalah bilamana terjadi curah hujan yang lebat secara alami. Oleh karenanya tugas kita semua menjaga agar jangan sampai ada kebakaran, jangan sampai ada yang terbakar, jangan sampai ada yang membakar,” ajak Kepala BNPB dalam sambutan yang disampaikan Sahli Kepala BNPB
Mayjen TNI (Purn) Komarudin Simanjuntak.
Kemudian, mantan Danjen Kopassus juga menegaskan, inilah pentingnya membumikan konsep Kenali Ancamannya, siapkan Strateginya” Antisipasi tersebut dapat dilakukan melalul pencegahan dengan tiga
pendekatan, pertama, pendekatan kesejahteraan, kedua pedekatan lingkungan hidup, dan ketiga pendekatan hukum.
Pendekatan kesejahteraan, erat kaitannya dengan upaya untuk mengelola kondisi sosial ekonomi masyarakat. Mengajak masyarakat di sekitar untuk berpartispasi mengelola lingkungan dan hutannya, Menghimbau para pengelola yang memiliki hak pengelolaan yang berbasis hutan dan lahan, untuk membina dan membantu
masyarakat di sekitar.
Pendekatan lingkungan hidup, adalah upaya untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang dalam hal ini
hutan dan lahan dikelola secara lestari serta menjaga ekosistem secara alami,
Adapun pendekatan hukum, pemerintah dalam hal ini selaku regulator, memiliki kewenangan yang terkait dengan penegakan hukum, namun upaya ini harus semua
unsur terlibat dan terkait satus sama lainnya.
“Ketiga pendekatan tersebut, menjadi upaya saling terkait yang harus dilakukan secara simultan. Sesuai dengan PP Nomor 21 Tahun 2008,
penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan maka menjamin untuk terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan terkoodinasi,” ujarnya.
Dikatakannya, BNPB telah mendapat dukungan dari Panglima TNI dan Kapolri untuk menyiapkan dukungan oleh Panglima TNI dan Kapolri, menyiapkan pasukan TNI/Polri tidak kurang dari 3.000 personil baik untuk pencegahan maupun untuk operasi pemadaman serta penindakan hukum.
Pelibatan pasukan ini juga berfungsi memberikan pendampingan kepada masyarakat tentang bagaimana mengelola hutan dan lahan pada saat musim kemarau untuk pencegahan, serta memberikan pemahaman kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan sebagai perwujudan masyarakat Indonesia dengan budaya gotong-royongnya.
“Dengan dimulainya gerakan ini, saya menghimbau dan mengajak kepada semua pihak untuk ikut partisipasi mendukung program pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Diperlukan suatu sinergitas bersama untuk membangun ketangguhan dan mewujudkan mekanisme yang komprehensif dalam melindungi alam.
Mari bersama-sama mengelola dan menjaga lingkungan yang kelak kita wariskan kepada generasi penerus bangsa,” imbuhnya. (Lay).
