Jakarta, BorneoneTV_ Buntut dari kasus rasisme mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang Jawa Timur hingga menyulut demonstrasi yang berujung anarkis di Papua dan Papua Barat.
Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Negara Kesatuan Repubiik Indonesia (DPN GERCIN) yang diketuai oleh Hendrik Yance Udam menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah khususnya TNI dan Polri yang telah terjun langsung untuk meredam konflik dan isu rasisme yang terjadi belakangan ini.
Menurut Hendrik, dirinya dan DPN GERCIN berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang sudah memberikan perhatian yang besar atas pebangunan di Papua maupun Papua Barat. Dan menambahkan bahwa demonstrasi adalah hal yang di jamin UU tetapi juga menyesalkan sampai terjadinya tindakan anarkisme
“Saya mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang sudah memberikan perhatian yang besar untuk pembangunan di tanah Papua dan Papua Barat.
Walaupun demonstrasi di lindungi UU akan tetapi kami juga mengutuk keras terhadap gerakan-gerakan yang anarkis sehingga merusak fasilitas pemerintah negara yang ada di sana,” ujar Hendrik dalam jumpa pers di i salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan (28/08/2018).
Menurutnya, sambung Hendrik, peristiwa anarkisme tersebut merupakan sebuah proses pembelajaran yang mahal kepada bangsa ini, bahwa tidak boleh ada diskriminatif terhadap siapapun dan golongan manapun. Lebih lanjut dirinya menyerahkan semuanya kepada aparat penegak hukum untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia.
“Kami berharap kepada seluruh komponen bangsa untuk tidak lagi memanfaatkan isu rasialis yang terjadi di Surabaya karena isu tersebut adalah murni tindakan pidana. Saya juga meminta kepada masyarakat yang ada di tanah Papua untuk tidak terprovokasi dengan oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan isu tersebut untuk muatan muatan politik tertentu,” tegas Hendrik.
Sementara itu ditempat yang sama, Ketua Dewan Pakar Gercin Indonesia, Prof. Dr. dr. James Tangkudung Sportmed.Mpd mengatakan, sebagaimana diketahui bersama bahwa lima butir yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita bersama dalam berbangsa dan bernegara yang di gagas founding father. Dalam menjaga persatuan dan Pancasila tersebut, ada oknum-oknum yang ingin melakukan kekacauan dan mengadu domba dengan tujuan-tujuan tertentu.
“Oleh karena itu, saya menghimbau agar masyarakat tidak terpengaruh oleh tujuan-tujuan oknum tertentu yang ingin mencari nama mencari panggung. Kita harus sadar menyikapi kejadiab tersebut jangan sampai kita malah lebur di dalamnya,” ujar James.
Dirinya berharap agar dilakukan evaluasi terhadap seluruh Aturan dan Kebijakan OTSUS Papua dalam implementasi di lapangan terutama soal kewenangan lokal Rakyat Papua dalam NKRI sesuai OTSUS dalam rangka menuju masyarakat Indonesia yang sama hak dan kewajiban, sejahtera, adil dan makmur.
Wakil Sekjen DPN GERCIN, Sandra Charlotte, mengajak semua pihak bisa menahan diri menyikapi masalah Papua. Menurutnya, pemerintah harus bisa merangkul dengan pendekatan sosial budaya, pendekatan adat dan dialog.
“Kita harus kedepankan dialog untuk masalah Papua. Sehingga aspirasi dan tuntutan warga Papua dan Papua Barat bisa didengar dan bisa diterima aspirasinya. Kalau dialog enak, tinggal pelaksanaanya dilakukan secara maksimal oleh pemerintah pusat,” pungkas Sandra. [Adang]
