Pontianak.BorneOneTV- NCW Investigator Kalimantan Barat Ibrahim MYH angkat bicara terkait pemberitaan OTT KPK terhadap Bupati Bengkayang SG, yang terjadi pada(3/9/2019).
Menurut Ibrahim MYH mengatakan,” korupsi yang terjadi di kalangan pejabat penting kepala daerah tidak terlepas dari besarnya dana yang dikeluarkan oleh calon Pejabat untuk biaya saat Pilkada berlangsung.
“Bilamana terjadinya perebutan kekuasaan pada saat pemilu. Tentu butuh uang banyak untuk meraih suara dukungan..?! Darimana cara dapatkan uang banyak itu, biasanya melakukan kebijakan suatu kebijakan yang bertentangan dengan peraturan daerah yang ditentukan. Sehingga terjadinya pelaksanaan proyek dikerjakan asal jadi jika anggaran proyek APBD tersebut banyak mengalami pemangkasan untuk keperluan – keperluan tertentu. Semestinya para Anggota DPRD harus proaktif meneliti kemana arah daripada kebijakan tersebut,”Ucap Ibrahim MYH.
Jika beberapa proyek infrastruktur banyak yang mangkrak..??? Perlu dideteksi di setiap kabupaten apakah realisasi APBD melalui kebijakan politik..??? Apakah peran kekuasaan yang sangat menentukan..??? Oleh karena itu, akankah aparat penegak hukum mau melakukan penindakan jika satu sama lain saling akrab dalam pertimbangan serba salah.”Ujar Ibrahim MYH.
Pada hal para Anggota DPRD memiliki otoritas sikap politik melalui fraksinya masing – masing untuk melakukan pengawasan di daerah pemilihannya masing – masing. Maka sikap proaktif DPRD setiap melakukan pengawasan, tentu aparat penegak hukum akan terbantu untuk melakukan penyelidikan, penyidikan serta penindakan sesuai dengan peraturan daerah di semua sektor pembangnan yang telah ditentukan.
“Oleh karena itulah korupsi di tingkat kabupaten sangat berpeluang besar jika fungsi kontrol dewan lemah.”Tutur Ibrahim MYH.
