Aktivis Muda Jono Darsono Angkat Bicara Terkait Dana Alokasi Khusus Kubu Raya

banner 120x600

Kuburaya, BorneOneTV – Dari hasil pantauan di lapanggan beberapa kegiatan pelaksanaan pembanggunan baik dermaga, drainnase, fasilitas pendidikan dan sebagainya serta dari beberapa Minggu terahkir ini, banyak media-media lokal serta nasional memberitakan kegiatan-kegiatan Pembanggunan di wilayah Kabupaten Kubu Raya ada yang juga dari laporan masyarakat, hasil investigasi LSM, membuat aktivis muda pemerhati masyarakat pedalaman pengamat pembanggunan Provinsi Kalbar angkat bicara.

Jono Darsono ST yang aktivis nusantara sekaligus  sebagai aktivis lembaga hukum Kendenggede, mengatakan bahwa penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kubu Raya rawan penyalahgunaan. Indikatornya adalah ketika batas  pelaksanaan sudah hampir selesai tetapi masih ada saja beberapa proyek masih jauh dari kata selesai atau malah belum dimulai sama sekali.

“Saat di minta keterangan tentang penyerapan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Kusus (DAK) yang hingga saat ini bulan Oktober, maka tidak lama lagi batas waktu pelaporan progresnya bagi pejabat-pejabat pengguna anggaran, baik kepala dinas maupun para Bupati/Walikota serta Gubernur. Sebab Dana Alokasi Khusus di pergunakan dan waktunya sudah tinggal menghitung hari lagi saat sekarang dan pasti akan banyak terjadi dugaan penyimpanggan dengan kondisi sudah masuk bulan sepuluh masih juga banyak pekerjaan fisik yang mana belum dimulai.

Sebelum berita ini diturunkan Minggu 06/10/19 waktu setempat, Jono menambahkan lagi bahwa Dana Alokasi Kusus (DAK) yang di peruntukan fisik, yang mana belum dimulai pekerjaannya, serta yang baru dimulai pekerjaannya pasti tidak akan effisien dan efektif serta bisa jadi kualitas kuantitas kontruksinya asal-asal jadi itu tidak menutup kemungkinan sambungnya.

Jono mengajak kepada seluruh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), para jurnalis  serta masyarakat luas, bisa membantu pemerintah sebagi kontrol sosial tentang pengguna anggaran serta realisasinya demi pencegahan penyimpanggan, supaya tidak ada celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab buat melakukan tindakan korupsi.

“Jika ada temuan, baik itu pengerjaan pekerjaannya yang tidak sesuai RAB ( bestek gambar), serta jika ada permainan matrial yang tidak standar SNI agar segera mungkin laporkan kepada penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, sesuai instruksi presiden serta aturan UU yang berlaku. Saya juga mengajak kepada kita semua termasuk jurnalis agar kita berani untuk mengontrol jalannya pemerintahaan jangan takut-takut jika ada temuan dan sesuai SOP aturan, jurnalis dilindungi oleh PP No. 40/1999, Empat Pilar dan sesuai AD-ART Lembaga aturan UU, silahkan tindak lanjuti dengan mengacu pada UU Keterbukaan Publik [KIP] dan transparansi LSM/jurnalis sebagai satu kesatuan mitra pemerintah, aparatur/sipil/swasta masyarakat jadi kita tidak bisa dibenturkan,” pungkas aktivis perwakilan pusat untuk daerah Khusus Kalbar ini. [Tim/BorneoneTV]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

%d blogger menyukai ini: