Pontianak.BorneOneTV-Gubernur Kalbar H. Sutarmidji menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) bersama GAPKI (gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia) dan stakeholders lainnya di Ballroom Hotel Ibis Pontianak, Selasa (8/10).
Acara dihadiri Gubernur Kalbar, Perwakilan Panglima kodam XII Tanjungpura, Segenap unsur Forkopimda Provinsi Kalbar, Kabupaten dan Kota, Ketua GAPKI.
Gubernur Kalbar H Sutarmidji mengatakan kedepan yang harus dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak kembali terjadi adalah penataan dan evaluasi serta adanya data yang benar mengenai luasan lahan yang di kuasai oleh masing-masing pihak.
Hal tersebut harus dilakukan agar ada subjek hukum ketika terjadi pelanggaran aturan.
Ia juga menyinggung perusahaan perkebunan sawit yang enggan bergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki).
“Saat ini ada sekitar 350 perusahaan perkebunan kepala sawit. Namun yang bergabung dalam Gapki hanya sekitar 59 perusahaan,” ujarnya.
Orang nomor satu di Kalbar ini, menyebutkan organisasi asosiasi biasanya dibentuk untuk kebaikan. Tentu ada alasan kenapa perusahaan perkebunan kelapa sawit enggan bergabung ke Gapki.
Jangan sampai yang lain melakukan pembakaran lahan, malah yang lain yang harus menanggung,” ucapnya.
Dirinya mengatakan saat ini data masih tidak jelas. Hal tersebut akan berakibat pada program yang tidak efektif dan efisien. Kemudian juga tidak akan bisa menyusun penanganan yang baik untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
Ia menambahkan jika semua indikator desa mandiri terpenuhi maka kecil kemungkinan untuk terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Bedasarkan hal tersebut dirinya mendorong CSR perusahaan untuk bisa diarahkan mewujudkan desa mandiri.
“Desa mandiri cenderung perekonomian dan infrastruktur baik, sehingga jika terjadi kebakaran lahan cepat di tangani,” tambahnya.
Lanjutnya, jika sebuah daerah mampu menghilangkan desa tertinggal dan sangat tertinggal maka akan sangat berpengaruh pada pengurangan kebakaran hutan dan lahan. (Lay).
