Kubu Raya, Borneonetv – Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019 yang diperuntukkan bagi bantuan rehabilitasi ruang belajar sejumlah SD Negeri di Kabupaten Kubu Raya diduga jadi Bancakan pihak ketiga.
Ketua DPD Tim Investigasi Lembaga Penyelidikan Pemantauan & Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (LP3K-RI) Kabupaten Kubu Raya Ismail Djayusman, kepada BorneOneTV Selasa(08/10/2019), mengatakan bahwa seharusnya Dana Alokasi Khusus dikerjakan secara swakelola tapi nyatanya melibatkan pihak ketiga yang disinyalir berpotensi merugikan negara.
“Secara teknis, seharusnya pihak sekolah mengerjakannya dengan sistem swakelola. Namun pada praktiknya sejumlah sekolah ditenggarai mempihakketigakan pengerjaan proyek tersebut,” ungkap Ismail.
Pengelolaan DAK, lanjut Ismail, seharusnya diawali dengan pembentukan panitia pembangunan/rehab sekolah oleh pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.
“Nah, panitia ini yang mempersiapkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara swakelola, walaupun harus merekrut tenaga kerja bukan berarti harus dipihakketigakan, tapi lebih kepada memaksimalkan partisipasi warga sekitar sekolah. Sesuai dengan juklak dan juknis pengelolaan DAK,” ujar Ismail.
Dari informasi yang berhasi dihimpun Ketua DPDTIM Impestigasi LP3K-RI Kabupaten Kubu Raya ini, sejumlah sekolah negeri telah mulai melaksanakan pembangunan atau rehab tersebut, bahkan progresnya sudah ada yang mencapai 80 persen atau hampir selesai.
Ismail meminta pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan agar bisa mengantisipasi terjadinya penyimpangan uang negara oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Pihak berwenang harus sigap mencegah praktik korupsi sebelum terjadi. Bukannya menunggu korupsi terlebih dahulu baru ditindak,” tegas Ismail.
Hingga berita ini ditulis, wartawan media ini belum bisa mengkonfirmasi sejumlah pihak sekolah bersangkutan. [Tim/Red]
