Peran Ormas Redam Laju Pertumbuhan Penduduk

Pontianak.BorneOneTV-Sekda Kalbar AL Leysandri mengatakan, peran serta masyarakat khususnya yang tergabung didalam ormas Tingkat Provinsi Kalbar dapat berperan aktif dan saling bersinergis dengan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan keluarga berencana untuk meningkatkan kesertaan ber-KB di Provinsi Kalbar, sehingga Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKB) dapat terwujud dan masyarakat yang sejahtera secara fisik dan non fisik maupun spiritual di Prov Kalbar dapat tercapai.

“Peran Ormas ikut redam laju pertumbuhan Penduduk Kalbar,” kata AL Leysandri, Kamis (24/10), saat membuka Pertemuan Pemberdayaan Peran Serta Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Kalbar di Hotel Gajahmada.

Dikatakannya, penduduk merupakan bagian penting atau titik sentral dalam pembangunan, karena penduduk adalah subjek dan objek dari pembnagunan itu sendiri.

“Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” jelasnya.

Jumlah penduduk Kalbar terus meningkat, berdasarkan data sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) hasil konsolidasi Kementerian Dalam Negeri yang dituangkan dalam Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalbar tahun 2019.

Jumlah penduduk Provinsi Kalbar tahun 2016 adalah 5.348.954 jiwa, tahun 2017 berjumlah 5.381.428 jiwa dan tahun 2018 berjumlah 5.422.814 jiwa, dari angka-angka ini diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Kalbar terus meningkat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu 0,47 persen pada tahun 2016, menjadi 0,61 persen di tahun 2017 dan 2018 menjadi 0.77 persen.

“Kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah provinsi Kalbar dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana diharapkan mampu meredam laju pertumbuhan penduduk serta membuat terobosan dan langkah jitu berkaitan dengan upaya pengendalian kuantitatif penduduk ( jumlah, distribusi dan pertumbuhannya), menyiapkan basis data informasi kependudukan yang akurat untuk kepentingan perencanaan operasional seluruh sektor pembangunan.

Salah satu penyelenggaraan kebijakan keluarga berencana yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan koordinatif antar pemerintah dan pemerintah daerah adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pembinaan kesertaan keluarga berencana.

Pelayanan keluarga berencana kepada masyarakat harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, dan Pihak Swasta.

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sedangkan peran serta masyarakat sangat besar artinya dalam menunjang penyelenggaraan keluarga berencana melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) baik yang dilakukan oleh antarsektor/instansi pemerintah maupun antar pemerintah dan masyarakat,” ujarnya. (Lay).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.