Melawi-BorneOnetv –Kapolda Kalimantan barat Irjen Pol Didi Haryono bersama Pangdam XII Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad, melakukan kunjungan kerjanya keKabupaten melawi, Minggu sore (22/12). Kedatagan dua jenderal Kalbar tersebut juga didampingi rombongan, Gubernur Kalbar yang diwakili Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalbar, Adi Yani.
Keatangan rombongan tersebut disambut lansung Bupati Melawi, Panji, sejumlah anggota DPRD Melawi beserta Kepala OPD dan Ketua PKK Melawi. usai melakukan acara adat tepung tawar dalam penyambutannya, kedua jenderaal tersebut lansung melakukan pmeriksaan Saana dan Prasarana (Sarpras) milik jajaran Polri dan TNI di halaman Rumah Jabatan Bupati Melawi dalam mempersiapkan pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 mendatang. Pemeriksaan yang dilakukan melalui apel pengecekan itu, turut dihadiri jajaran Babinsa dan bhabinkamtibmas serta jajaran Satpol PP, serta petugas damkar dan kesehatan.
Usai melakukan pemriksaan Sarpras, kedua jenderal bersama rombongan melakukan pegrahan kepada pasukannya di pendopo rumah jabtan Bupati Melawi. Yang mana dalam arahannya tersebut, keduanya menginginkan pelaksanaan Natal dan tahun baru serta pesta demokrasi tahun 2020 mendatang bisa berjalan dengan aman dan lancar.
“Kita menginginkan juga pelaksanaan Pilkada harus aman dan lancar. Apalagi Melawi tahun depan tak hanya gelar Pilkada, tapi juga Pilkades. Sinergitas tiga pilar yakni Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta Kepala Desa, harus menjaga sinergitasnya bersama para tokoh agama dan tokoh masyarakat. hari ini kami melakukan pengecekan yang bersama Pangdam dan Gubernur untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang sebentar lagi akan melaksanakan natal dan tahun baru 2020 serta Pilkada Melawi yang juga digelar tahun depan,” ugkap Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono dalam pengarahan tersebut.
Belajar dari pengalaman Pemilu 2018 dan 2019, lanjut Didi, dimana pada 2018 ada enam Pilkada di Kalbar bisa berjalan lancar. Begitupula pada Pemilu Serentak 2019, Kalbar juga masuk daerah aman hingga bisa mendapat apresiasi dari sejumlah pihak. “Kalbar sempat diprediksi rawan Pilkada dari 11 indeks. Hanya dengan sinergisitas semua jajaran dan stakeholder, semua itu bisa kita balik dari rawan menjadi aman,” ujarnya.
Didi Haryono menegaskan, aman merupakan kebutuhan bersama. Masyarakat tak bisa melakukan kegiatan apapun kalau ada rasa khawatir, takut dan was-was. Karenanya, aman menjadi sebuah kebutuhan yang sangat hakiki, dan semua pihak paling bertanggungjawab.
“Apapun masalahnya harus bisa diatasi bersama jika itu terkait dengan masalah aman. Daerah itu aman, tidak hanya karena ada yang menjaga tapi ada keterpaduan semua pihak dan semua unsur,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Pangdam XII Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad mengatakan Presiden sudah mencanangkan agar TNI, polri dan ASN bahu membahu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Harus dilepaskan kepentingan kita untuk menyelesaikan persoalan dan memberikan pelayanan pada publik.
“Kita harus bisa mewujudkan dan mengembangkan sinergisitas TNI, Polri dan Pemda. Sinergisitas harus dibangun. Di Provinsi ini sudah diupayakan, dimana gubenur mengajak pangdam dan Kapolda untuk bahu membahu bersama dan turun bersama untuk mensinergikan tiga pilar,” katanya.
Nur Rahmad pun menegaskan tugas pokok TNI ikut turut mengamankan Pilkada dan Pilkades. Bila ada yang upaya untuk menggagalkan Pemilu, seluruh aparat harus segera mengamankan. “Karena pemilu adalah bagian dari demokrasi yang sudah menjadi kesepakatan kita,” katanya.
Tak cuma mengecek Sarpras dan personel pengamanan Pilkada, Kapolda Kalbar beserta rombongan juga
melakukan Peninjauan Pos Kamling Program Desa Mandiri di Jl. Abdul Mannan Dusun Tanah Tinggi Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh. dimana dalam kegiatan tersebut Kapolda Kalbar, Gubernur Kalbar dan Pangdam XII / Tanjung Pura menyerahkan cindera mata kepada awak pos kamling Desa Tanjung Niaga.
Dalam kegiatan peninjauan tersebut, Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono menyampaikan terima kasih telah memberikan kontribusi yang baik untuk menjadi Desa Mandiri dari 169 desa di wilayah Melawi dan semua ini karena kerjasama dari semua pihak khususnya masyarakat Desa Tanjung Niaga. “Ada 5 hal penerapan yang harus di cakupi Pos Kamling. Pertama Pos kamling bisa berdaya guna sesuai dengan keberadaannya untuk memberikan jaminan keamanan,” katanya.
Kedua, lanjut Kapolda Kalbar dengan membangun sistem penjagaan di Pos Kamling.Ketiga Pos Kamling bisa menjadi tempat atau sarana pemecah masalah sosial. Keempat perangkat Desa harus bisa mendeteksi bencana, gangguan dan menginformasikannya kepada masyarakat. “Dan yang kelima Sinergitas 3 pilar harus tetap berkoordinasi untuk meningkatkan desa mandiri” pungkasnya. (Dedi Irawan)