9 Anggota DPRD Melawi Atas Namakan Lima Fraksi, Joni Yusman: Itu Perseorangan

oleh

 

Melawi, BorneOneTV.com – Polemik APBD Melawi 2020 memunculkan berbagai persepsi. Jika sebelumnya 9 orang anggota DPRD mengaku mewakili 5 fraksi diantaranya Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dimana pada pertemuan tersebut menyampaikan pendapat bahwa proses APBD 2020 tidak berjalan sesuai prosedur dan mekanisme yang seharusnya.
Apa yang disampaikan anggota DPRD Melawi yang mengaku mewakili fraksi PAN dibantah lansung oleh Ketua Fraksi PAN DPRD Melawi, Joni Yusman.
Pernyataan sejumlah anggota DPRD Melawi yang menilai APBD 2020 tak sesuai prosedur dianggap tidak mewakili sikap Fraksi PAN di lembaga legislatif tersebut.
Joni Yusman menganggap konferensi pers pada Minggu (19/1) kemarin, sebagai pernyataan personal anggota DPRD saja. Ia menegaskan bahwa fraksinya tidak pernah membuat pernyataan terkait press release yang dibuat oleh sekelompok anggota DPRD Melawi tersebut.
“Fraksi kami tidak pernah membuat pernyataan terkait press release yang dibuat oleh sekelompok anggota DPRD Melawi tersebut. Saya tegaskan bahwa pertemuan dan konferensi pers tersebut, merupakan atas nama pribadi masing masing anggota DPRD. Bukan atas nama fraksi,” tegas Joni, Senin (21/1).

Joni mengaku banyak masyarakat, LSM dan media bertanya, soal pernyataan sikap fraksinya. Ia tegaskan lagi, bahwa pertemuan dan konferensi pers tersebut merupakan atas nama pribadi masing masing anggota DPRD.  “Selaku Ketua Fraksi saya sudah menanyakan kepada Sekretaris Fraksi PAN Melawi, Hermanus terkait pertemuan konferensi pers itu. Dan Hermanus mengatakan bahwa tidak tahu tentang hal tersebut,” tuturnya.Untuk itu, Joni meminta kepada anggota DPRD yang terhormat untuk tidak membuat pernyataan mengatas namakan fraksi. “Kalau persoalan menerima, menolak atau mempersoalkan APBD itu hak mereka. Kalau saya pribadi dan juga selaku Fraksi PAN menganggap bahwa APBD 2020 sudah sah,” ujarnya. Pengesahan APBD Melawi Tahun 2020 juga sudah sesuai dengan surat keputusan Gubernur nomor 1430 /BPKPD/2019. Serta ditunjukkan ketika paripurna pengambilan keputusan APBD Melawi tahun 2020. “Dalam paripurna itu tidak satupun fraksi di DPRD Melawi yang menolak keputusan APBD tahun 2020,” jelasnya.
Jika tentang mekanisme setelah itu, Joni mengaku tidak mengikutinya. Akan tetapi ia mengetahui bahwa evaluasi itu kemudian dilakukan di Pemerintah Provinsi dan dihadiri oleh tiga unsur pimpinan DPRD bersama sejumlah anggota anggota Badan Anggaran. “Ketua Badan Anggaran di DPRD Melawi, pimpinannya bersifat ex-oficio atau otomatis Ketua DPRD,” tambahnya.
Terkait angka anggaran dalam APBD Melawi 2020, Joni melihat tidak ada yang berubah. Dari mulai KUA,PPAS, RAPBD dan hasil evaluasi provinsi.
“LSM dan Media untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh situasi yang belum jelas benar dan salahnya. Terlebih, lanjutnya APBD Melawi sudah berjalan normal. Untuk itu jalankan roda pemerintahan sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing masing,” pungkasnya. (Ira)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *