banner 120x600

Pemprov Kalbar Akan Berikan Insentif Bagi Desa yang Berubah Status

Gubernur Kalbar, Sutarmidji saat pembukaan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa, di Pendopo Gubernur, Selasa (25/2). Istimewa
banner 120x600

Pontianak, BorneOneTV.com –  Pemerintah seharusnya memberikan insentif bagi desa sudah berubah status. Hal ini dikemukakan Gubernur Kalbar, Sutarmidji saat Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa, di Pendopo Gubernur, Selasa (25/2).

“Ketika status desanya berubah dan diminta untuk berinovasi dan anggaranya dikurangi. Inikan terbalik, makanya perangkat desa pasti tak mau,” kata Sutarmidji.

Hal tersebut, Pemprov Kalbar mengambil alih dan memberikan insentif berupa program untuk membangun desa. “Sudah saatnya desa memasuki era kebangkitannya menuju desa yang kuat, maju, mandiri dan sejahtera,” ujarnya.

Lanjut Sutarmidji, Pemprov Kalbar fokus pembangunan Desa Mandiri. Alokasi dana desa difokuskan pada 50 item indikator pembangunan desa. “Saat ini, Pemprov Kalbar sudah bebas dari desa Tertinggal di 8 Kabupaten di Kalbar. Provinsi Kalbar sudah tidak ada lagi Desa Tertinggal,” sebutnya,

Tidak ada desa tertinggal di provinsi ini merupakan salah satu hasil dari upaya Pemprov Kalbar membangun desa. “Karena Kabupaten indentik dengan infrastruktur desa,” ujarnya.

Sutarmidji menyatakan, Pemprov Kalbar akan terus bersinergi dengan Forkopimda supaya pembangunan di provinsi ini terjadi lompatan besar. “Percayalah, di Indonesia akan melakukan hal yang sama untuk penanganan desa seperti apa yang sudah di lakukan Provinsi Kalbar,” yakinnya.

Selain itu, masih kata Sutarmidji, searah dengan kebijakan Pemprov Kalbar yang tertuang melalui Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, maka secara bertahap sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, akan diwujudkan paling 425 desa Mandiri.

Untuk mewujudkan hal tersebut tentu memerlukan energi dan anggaran yang tidak sedikit. “Seluruh komponen perangkat daerah di Lingkup Pemprov Kalbar begitu pula dengan para Bupati dan jajarannya diminta fokus dalam setiap program dan kegiatan mewujudkan desa mandiri di Kalbar,” ucapnya.

Pemprov Kalbar memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri. Meskipun secara Tupoksi, TNI Porli adalah sebagai alat pertahanan dan keamanan Negara, namun turut serta juga membangun dengan sinergitasnya dalam perwujudan desa mandiri.

“Atas berbagai dukungan tersebut, tidak berlebihan apabila pada tahun 2018 hanya 1 desa mandiri yang ada, maka pada tahun 2019, Alhamdulilah, dapat diwujudkan menjadi 87 desa mandiri. Tentu melalui kebersamaan dan kesungguhan, 159 desa mandiri yang ditargetkan pada tahun 2020 ini, kiranya dapat kita capai bersama,” tutup Sutarmidji. (Lay).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: