Tangkap Ikan di Perairan Indonesia, Imigrasi Pontianak Akan Deportasi 27 ABK Vietnam

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak, Tatang Suheryadin saat memberikan keterangan kepada sejumlah awak media, Senin (9/3). Hadin/BorneOneTV
banner 120x600

Pontianak, BorneOneTV.com – Imigrasi Kelas I TPI Pontianak akan mendeportasi 27 anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Vietnam. Mereka ditangkap petugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak dengan tiga kapal di perairan laut Natuta Utara pada 30 Desember 2019 lalu.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak, Tatang Suheryadin menegaskan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan khususnya tentang keimigrasian bahwa, diduga kapal asing dari Vetnam tersebut mengambil sesuatu dari perairan laut Natuna Utara wilayah Indonesia.

“Saat ini sedang pemprosesan bahwa ke 27 anggota ABK akan di deportasi sambil menunggu pembuatan dokumen imigrasinya, dan sudah berkoordinasi dengan pihak kedutaan Vitnam kemarin,” kata Tatang kepada sejumlah wartawan, Senin (9/3).

Tatang menuturkan, 27 warga Vietnam tersebut diserahkan oleh PDSKP Pontianak ke kantor Imigrasi kelas 1 TPI Pontianak pada 3 Maret 2020 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terkait dugaan pelanggaran keimigrasian. “Hasil pemeriksaan maka masing-masing awak kapal orang tersebut, mengakui tugas mereka hanya menarik jaring dan memilik ikan,” ujar Tatang.

Namun, keberadaan tiga kapal ikan Vietnam tersebut diduga tidak menghormati dan mentaati peraturan dan perundang-undangan dengan menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang, sehingga mengancam keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. Para warga Vietnam tersebut melanggar Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Tatang mengatakan, pejabat imigrasi berwenang melalukan tindakan administrasi terhadap orang asing yang berada di Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan ke amanan dan ketertiban umum, tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan.

Imigrasi Kelas I Pontianak juga sedangkan memproses tiga penanggung jawab angkutan atau nahkoda kapal yang saat ini masih diperiksa lebih lanjut di PSDKP Pontianak, sehubungan dengan dugaan melanngar pasal 92 jo. pasal 26 ayat 1 dan pasal 93 ayat 2 jo. pasal 27 ayat 2,  pasal 85 jo. pasal 9 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

“Dengan ancaman hukuman denda maksimal 2 miliar rupiah, kurungan badan tidak ada, hanya dikenakan denda supaya ada pemasukan bagi negara,” ucap Tatang. (Hadin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: