Masyarakat Perbatasan Mempertanyakan Keseriusan Pemerintah Dalam Membangun infrastruktur

oleh

Sintang, BorneOneTV.com, Gaung pembangunan yang selama ini merupakan salah satu nawacita Bapak President Joko Widodo yang di arahkan ke daerah perbatasan merupakan harapan besar bisa mengubah sendi perekonomian rakyat perbatasan dengan adanya infrastruktur yang memadai seperti daerah lainnya.

Sebanyak 14 kepala desa beserta tokoh masyarakat dan panglima Dayak kecamatan ketungau Hulu pada hari senin 22/06/20220 mendatangi kantor PUPR kementerian yang beralamat di jalan kartini untuk menyampaikan kondisi jalan pararel perbatasan dan ruas jalan rasau – jasa – sei kelik yang tidak di kerjakan dengan benar dan tuntas oleh pihak kontraktor pemenang proyek. kedatangan para tokoh dan masryakat di terima langsung oleh satker PUPR di ruangan aula yang beralamat di jalan RA kartini.

Berapa ruas jalan yang sudah mendapat kuncuran dari pemerintah pusat melalui PUPR, untuk daerah perbatasan antara lain jalan pararel dari Entikong menuju Nanga Bayan kec ketungau hulu dengan nilai ratusan miliyar dengan pekerjaan multi years, yang di laksanakan oleh PT Conblock, namun apa yang di harapkan oleh warga perbatasan jauh dari harapan, di mana sampai sekarang pekerjaan jalan tersebut belum bisa di nikmati oleh masyarakat, dan terkesan di kerjakan asal-asalan.

Salah satu ruas jalan untuk menuju bordir PLBN perbatasan yang terletak di desa Sei Kelik, tahun 2019 juga mendapat suntikan Dana yang Fantastis dari pemerintah pusat melalui PUPR yakni sebesar 46 M yang di kerjakan oleh pihak PT Multi Sindo Internasional, juga tidak selesai di kerjakan oleh pihak pelaksana sebagai mana harapan warga perbatasan. Masyarakat perbatasan sudah sangat haus dengan pembangunan terutama di bidang infrastruktur, apa lagi seperti saat ini di mana masa pandemi yang sedang melanda, semakin membuat masyarakat menjerit, akibat dari infrastruktur yang tidak memadai. ujar Subandi.

Pihak Satker menyambut baik atas kedatangan dan aspirasi yang di sampaikan oleh para tokoh masyarakat terkait kondisi jalan pararel dan rasau – jasa sei kelik, menurut pak merlin salah seorang sekber pupr memang benar bahwa ruas jalan rasau- jasa-sei kelik sudah di anggarkan sebesar 46 M, namun realisasi pekerjaan di lapangan awalnya sekitar 15% lebih dan kita masih mengumpulkan data di lapangan untuk memastikan berapa persen progres pekerjaan yang sudah di laksanakan di lapangan sampai akhir dari pekerjaan sehingga bisa menentukan berapa persen lagi pinal dari pekerjaan tersebut, sementara menunggu hasil audit. untuk perusahaan Conblock sudah di nyatakan pailit. Kami sangat memahami keinginan masyarakat perbatasan untuk dapat menikmati pembangunan seutuhnya, dengan adanya masukan masyarakat kita harap ke depan bisa saling besernergi dalam membangun daerah perbatasan, ” mari kita sama sama mengawal pembangunan sehingga bisa berjalan dengan baik” ujar Merlin.

Saat beraudensi dengan Bapak Gubernur kalimantan barat H. sutarmidji di ruang kerjanya, tokoh masyarakat perbatasan di wakili oleh Bapak Rangking Dunda menyampaikan bahwa rakyat perbatasan khusus ketungau hulu dan ketungau tengah tidak pernah menolak pembangunan, justru kami sangat mendukung pembangunan. kami rela menyerahkan tanah, kebun bahkan rumah kami pun siap di gusur demi akses jalan yang menjadi urat nadi perekonomian di daerah kami bisa lebih baik lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan kami menolak pembangunan itu adalah isu yang tidak benar, pungkas Rangking.

” Kami tidak pernah menolak pembangunan yang masuk ke perbatasan, namun yang kami TOLAK adalah para kontraktor yang tidak bisa melaksanakan pekerjaan sesuai spek yang ada, bahkan terkesan asal-asalan”, pemerintah pusat sudah kuncurkan dana yang begitu besar untuk perbatasan, namun karena ulah para kontraktor yang tidak BECUS di lapangan sehingga kami yang di rugikan, dana yang sudah di kuncurkan harus di kembalikan lagi ke kas negara, akibat dari pekerjaan yang tidak selesai, hal tersebut tentu sangat merugikan kami warga perbatasan ungkap rangking kesal.

Panglima Ketungau yakni bapak Yusak mengatakan bahwa kami juga adalah anak NKRI yang perlu di perhatikan oleh pemerintah, kami sangat mengharapkan ke balai P2Jk ( panitia pelaksana jasa kontruksi) yang menentukan siapa pemenang proyek nanti harus benar2 selektif dalam menentukan pemenang tendernya, jangan hanya melihat kelengkapan adminitrasi di atas meja saja, tapi harus crosscek ke lapangan apakah pihak kontraktor punya kuari, lahan, dan armada untuk melakukan pekerjaan. Kami tidak mau lagi di rugikan akibat ulah para kontraktor yang tidak punya kapasitas untuk bekerja di lapangan di jadikan pemenang hanya untuk mencuri uang rakyat tanpa bisa melaksanakan Pekerjaan dengan benar di lapangan.

Selama ini alasan para kontraktor tidak bisa melaksanakan pekerjaan tersebut tidak memiliki kuari di lokasi, di mana harus membawa material dari balai karangan dan sintang yang jarak tempuh sangat jauh sehingga batas waktu yang sudah di tentukan tidak terkejar, itu bukan alasan sebab masyarakat setempat juga sudah ada kuari di lokasi, namun tidak di libatkan, itu hanya alasan saja tegas yusak.

Apabila keinginan kami ini tidak di indahkan oleh pihak yang menentukan pemenang pekerjaan yang masuk ke daerah perbatasan, maka kami akan melakukan hukum rimba di lapangan, bahkan kami akan mencabut ” HAK KAMI SEBAGAI PEMILIH ” dalam pilkada nanti, kami seluruh daerah perbatasan siap GOLPUT. Biarkan kami menentukan nasib kami sendiri, kami siap membangun dengan cara kami sendiri kalau kami terus di tipu

Sekali lagi kami sampaikan dengan tegas ke pemerintah ” KAMI RAKYAT PERBATASAN TIDAK PERNAH MENOLAK PEMBANGUNAN, NAMUN KAMI MENOLAK KONTRAKTOR YANG TIDAK BISA BEKERJA DENGAN BAIK DI LAPANGAN” tegas yusak.

Kades Nanga bayan Bapak Runa juga menyampaikan bahwa pembangunan jalan pararel yang di kerjakan oleh pihak TNI pada tahun 2015/2017, sudah baik di mana titik titik jalan rusak sudah di lakukan dengan penimbunan tanah laterek, namun dengan masuknya PT conblock bukan malah membuat jalan pararel semakin baik namun sebaliknya, jalan yang sudah di laterek di gusur kembali namun tidak di perbaiki kembali yang menyebabkan saat ini sudah seperti kubangan babi ketika sudah musim hujan. kami lebih berharap jalan bisa di kerjakan kembali oleh pihak TNI, sebab kenerja TNI sudah kami lihat dan buktikan sendiri di lapangan, mereka sangat serius dalam melaksanakan pekerjaan bahkan siap kerja selama 24 jam, hal tersebut jauh berbanding terbalik dengan para kontraktor dari luar yang hanya melakukan pekerjaan asal asalan dan malas malasan yang kita lihat hasilnya saat ini, pungkas Runa.

Kehadiran para tokoh masyarakat perbatasan ke kantor PUPR dan POKJA PUPR Kementerian juga mendapatkan dukungan penuh oleh Sekretaris MADN, Ketua Forum Masyarakat Peduli Perbatasan, dan Bala Adat Dayak kabupaten Sintang.
Yakubus Kumis mengatakan ada beberapa hal yang harus di perhatikan secara serius oleh pemerintah jangan pernah bermain dengan pembangunan di daerah perbatasan, dan jangan kirimkan para kontaktor yang hanya membuat masyarakat perbatasan semakin sengsara di mana hanya bisa meninggalkan hutang ke masyarakat baik material yang di gunakan bekerja di lapangan dan gaji karyawan yang tidak di bayar sampai sekarang. kalau hal ini terus berlanjut takut ke depan akan terjadi gesekan sosial di lapangan, sehingga bisa menganggu stabilitas keamanan di daerah perbatasan, hal tersebut harus kita hindari. Saya sebagai ketua Forum Masyarakat Peduli Perbatasan akan tetap kawal semua pembangunan yang berjalan di daerah perbatasan pungkas yakubus kumis dan Romolo.(yusri)