Wagub Kalbar Ajak Prioritaskan Pencegahan Dengan Pola Deteksi Dini Hotspot

oleh
wagub kalbar berikan arahan pencegahan karhutla pada rapat kordinasi (istimewa_)

Pontianak ,BorneoneTV.Com -Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar H Ria Norsan mengajak untuk memprioritaskan pencegahan yakni dengan pola deteksi dini hotspots dan firespots, monitoring rutin dan patroli terpadu, Penataan pengelolaan ekosistem gambut, dengan pengendalian hidrologi, Pengendalian dan pemadaman segera setiap titik api yang muncul sehingga tidak menjadi besar dan penegakkan hukum bagi pembakar hutan.

“Kami ajak kita semua utnuk memprioritaskan Pencegahan dengan Polda Deteksi Dini Hotspot,” ajak H Ria Norsan, Selasa (7/7) saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla di Aula Mapolda Kalbar.

Dikatakannya, Pemprov Kalbar memfokuskan langkah-langkah persiapan pengendalian karhutla yang dilakukan oleh setiap kepala daerah Bupati/Walikota, Kapolda, Pangdam, Dandim, Kapolres, serta para pihak se Provinsi Kalimantan Barat pada Periode Puncak Kemarau 2020.

Karhutla merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini. Hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan , akibat pembukaan lahan dengan tujuan untuk pertanian, perkebunan maupun kebakaran yang terjadi secara alami.

Dampak negatif yang ditimbulkan karena Karhutla sangatlah beragam, mulai dari kerusakan ekologi, menurunnya keanekaragaman hayati, dan bahkan sampai asap yang mengganggu kesehatan dan kegiatan serta perekonomian masyarakat.

“Sebagai upaya pengendalian karhutla, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020. Arahan khusus Presiden pada Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bulan Pebruari 2020 dengan menekankan pentingnya langkah-langkah pengendalian Karhutla,” jelasnya.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden, masih kata Wagub Kalbar, Gubernur Kalbat telah membuat Surat kepada Bupati/Walikota se Provinsi Kalbar nomor : 522/0937/DLHK-V tanggal 31 Maret 2020 perihal Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2020.

“Saya percaya, kita semua telah melakukan upaya untuk mendukung upaya pengendalian Karhutla secara baik. Kami minta semua Bupati/Walikota dapat melaporkan secara tertulis upaya yang telah dilakukan dalam antisipasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada kami selaku Gubernur Provinsi Kalbar,” pesannya.

Tahun 2019 yang lalu, Pemprov Kalbat telah menerbitkan Peraturan Gubernur Kalbar Nomor: 39 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla dimana bagi pelaku pembakaran baik perorangan maupun pemegang usaha akan dikenakan sanksi administratif.

“Masa sulit karhutla tahun 2019 yang lalu dimana terjadi kebakaran hutan dan lahan seluas 151.070 hektar terbakar merupakan titik balik dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang sebelumnya berorientasi penanggulangan kemudian berubah dengan lebih mengutamakan pencegahan dan meningkatkan koordinasi antar pihak,” jelasnya.

Dijelaskannya, Pengendalian karhutla di Kalbar harus menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama-sama, agar penanganan karhutla dapat berhasil maka perlu adanya kebijakan yang dapat meningkatkan keterlibatan semua pihak dalam penanganan karhutla secara aktif.

“Upaya pengendalian karhutla perlu diimbangi dengan kesiapan SDM yang mumpuni dan dukungan sarana prasarana serta penganggaran yang memadai sehingga upaya pengendalian karhutla di Provinsi Kalbar tahun 2020 ini dapat terlaksana secara optimal,” ujarnya.

Belajar dari berbagai pengalaman yang di dapat dalam melaksanakan pertolongan terhadap korban bencana, maka setidaknya ada empat hal yang juga harus kita perhatikan pada saat penanganan bencana yakni, respons cepat dalam melaksanakan operasi penyelamatan.

“Hal ini penting dalam mengurangi jumlah korban dan kerusakan,” ujarnya.

Kemudian koordinasi sumber daya bantuan yang cepat dan tepat. Pada saat bertindak melakukan penyelamatan, semua unsur diharapkan menjadi satu dan diharapkan tidak hanya bergerak atas nama institusinya saja, akan tetapi juga dapat melakukan mobilisasi dan koordinasi dengan pihak lainnya.

Pengelolaan aliran informasi yang akurat, untuk menghindari desas-desus yang tak jelas sumbernya, yang kemungkinan menyebar lebih cepat dari informasi resmi sehingga membingungkan pengambil keputusan dan petugas lainnya yang juga bergerak melakukan penyelamatan.

Lalu, optimalisasi tenaga dan aparat setempat yang berwenang. Bagaimanapun mereka lebih menguasai medan, tahu persis komunitasnya dan memahami psikologis warga.

“Selama ini kita selalu menempatkan masyarakat sebagai korban. Sudah saatnya kita mengubah stigma tersebut dan lebih memberdayakan masyarakat sebagai subyek dalam penanganan bencana. Keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam menentukan keberhasilan suatu upaya penanganan bencana,” ingatnya.

Sebagai upaya pengendalian karhutla yang lebih responsive dilapangan, kata Mantan Bupati Mempawah, telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 570/BPBD/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang status siaga darurat penanganan bencana asap akibat Karhutla di Kalbar yang dikoordinasikan oleh BPBD merupakan panduan penugasan untuk setiap Dinas/OPD dan Bupati agar aktif melakukan upaya Penanggulangan Karhutla sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

“Mari kita tingkatkan kewaspadaan dan upaya pencegahan dan perkokoh hubungan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik.
Koordinasi yang harmonis dan koordinasi yang sinergis antar para pihak serta dukungan dan keterlibatan semua pihak baik unsur pemerintah, dunia usaha dan khususnya masyarakat merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan pengendalilan karhutla yang integratif dan komprehensif di wilayah provinsi Kalbar,” ujarnya. (Lay).