Sekda Kalbar Hadiri Rakor Penyusunan Rapergub Tentang Pengelolaan Area Konservasi

Pontianak .BorneoneTV.Com -Sekda Kalbar A.L. Leysandri menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) Kalbar Tentang Perlindungan, Pengelolaan Area Konservasi dan Pemberian Bantuan Dalam Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan di Hotel Mercure Pontianak, Jum’at (24/7).

Sekda Kalbar A.L. Leysandri  mengungkapkan kegiatan ini implementasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pengelolaan Area Konservasi dan Pemberian Bantuan Dalam Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan yang nantinya akan dijadikan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalbar guna mendorong perekonomian masyarakat di kawasan hutan.

Konsep ini akan ditindak lanjuti untuk dilaksanakan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki lahan yang berada di area konservasi yang berbasis tinggi. Jadi, kita tidak lagi berputar kepada persoalan-persoalan tuntuntan di area konservasi bagi para peladang yang mana sesuai keinginan Gubernur akan mengakomodir keinginan masyarakat petani yang berladang lahan keras.

“Kita buat konsep Green Collaboration dengan Rancangan Pergub dan akan ditindak menjadi Perda,” kata A.L. Leysandri saat menghadiri Rakor Penyusunan Rapergub Tentang Pengelolaan Area Konservasi di Hotel Mercure.

Lanjutnya, dengan adanya Rancangan Pergub yang akan dijadikan Perda ini bisa mengubah pemikiran masyarakat untuk merawat dan peduli akan lingkungan.

“Dengan konsep Green Collaboration kita mengajak untuk peduli, merawat dan mencintai lingkungan serta ini berlaku bagi semua orang yang terlibat baik orang yang berinvestasi tetap kepada mengacu pelestarian lingkungan. Agar kita tidak berdebat lagi dalam pemanfaatan hutan di Kalbat berbasis berkelanjutan,” tuturnya.

Nantinya, masih kata mantan Sekda Sanggau, ada empat Perda yang akan dibahas dan buat serta ini menjadi role model (acuan) dalam mengelola hutan yang sebesar sekitat 8,6 juta hektar ini.

“Jadi, kita ingin mengamankan kawasan hutan menjadi kawasan ramah lingkungan. Harapan kita (Pemerintah Daerah) bisa menangkap semua kebutuhan masyarakat yang hidup di sekitar hutan,” pungkasnya. (Lay).