Wakil Gubernur Kalbar Berpesan,Jika Ingin Bekerja Keluar Negeri Harus Dengan Prosedural

Pontianak.BorneOneTV- Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia mengelar Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan PMIB, Serta PMI Terdampak Covid-19, di Khatulistiwa Ballroom Hotel Aston Pontianak, Kalimantan Barat, pada (6/8/2020).

Wakil Gubernur Kalimantan Barat,H. Ria Norsan mengatakan,” Provinsi Kalimantan Barat terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah pesisir atau pantai,wilayah kota dan wilayah pedalaman. Diantara pembagian 3 wilayah tersebut banyak tenaga kerja, baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang bekerja dan bermasalah dalam situasi covid-19 saat ini. Untuk wilayah Kalimantan Barat yang terbanyak adalah tenaga migran yang datang dari Cina yang bekerja pada beberapa perusahaan tambang di wilayah Kalbar.

“Banyaknya PMI yang bermasalah dikarenakan mereka bekerja keluar negeri tidak sesuai dengan prosedur. “Kita kalau mengirim tenaga kerja ke luar negeri secara prosedur kita tidak melarang. Saya berpesan kepada Bapak ibu sekalian dari Camat atau Lurah jika ada masyarakatnya yang ingin bekerja keluar Negeri setidak-tidaknya mereka melengkapi prosedur surat- menyurat atau administrasinya dan setidaknya mereka dilengkapi dengan pengalaman kerja,”kata H. Ria Norsan saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah serta Pekerja Migran Indonesia Terdampak Covid-19 Provinsi Kalbar Tahun 2020.

Asisten Deputi Kemenko PMK Bidang Pemberdayaan Perempuan,Wagiran mengatakan,”masalah yang terjadi di Kalbar ada dua, yakni Kalbar sebagai daerah asal dari PMI untuk bekerja di Malaysia dan sekitarnya dan Kalbar sebagai daerah transit bagi PMI yang berasal dari luar Kalbar.

“Dengan adanya pandemi covid-19 banyak dari PMI kita yang terpaksa harus pulang, baik melalui PLBN resmi, seperti Entikong dan sebagainya, maupun melalui jalur-jalur tikus. Disamping itu juga banyak juga PMI kita yang masih ilegal/non prosudural,sehingga mengalami masalah di Malaysia. Mudah-mudahan kedepan kita mampu memperbaiki PMI kita yang akan bekerja ke luar negeri dan upaya pemerintah dalam memperbaiki itu adalah dengan regulasi,”Ujarnya.

Seperti yang kita ketahui, Kita sudah mempunyai regulasi,yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dari UU tersebut ada turunannya, yaitu tiga peraturan pemerintah dan dari tiga Peraturan Pemerintah tersebut baru satu yang disahkan yaitu tata cara penempatan PMI oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran yang disahkan pada akhir januari 2020.

Kemudian amanat undang-undang Nomor 18 pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten diberi kewenangan lebih dibandingkan dengan sebelumnya yaitu menyiapkan calon pekerja migran mulai dari pengetahuannya, wawasannya, maupun keterampilannya, untuk menyiapkan PMI yang kompeten. Dan kita sudah merintis bagaimana untuk hal itu, seperti kita membangun Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang sudah dirintis selama ini di Entikong, Kalimantan Barat. Namun setelah kami evaluasi LTSA Entikong selama ini belum optimal, untuk itu nanti mungkin Wakil Gubernur bisa mengevaluasi kembali agar LTSA bisa lebih optimal,”kata Wagiran. (Dodi).