Mewujudkan Pilkada Damai Yang Berkualitas Dan Bermartabat

Pontianak,BorneOneTV.com-Dalam rangka mewujudkan pilkada damai yang berkualitas dan bermartabat tahun 2020 di era adaptasi kebiasaan baru, Polda Kalbar menggelar Focus Group Discussion (FGD), di Hotel Aston Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (25/8/2020).

Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, serta Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat.

Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go mengatakan,”Polda Kalbar menginisiasi pelaksanaan FGD ini dengan mengundang Ketua KPU pusat, Ketua Bawaslu Pusat, datang langsung kesini untuk memberikan arahannya kepada kita semua, khususnya terhadap 7 Kabupaten/Kota, baik KPU, Bawaslu, maupun anggota Polri, termasuk juga tokoh masyarakat dan tokoh adat, dengan tujuannya untuk menyamakan persepsi, sehingga kita semua bisa mempersiapkan, kemudian melaksanakan semua tahapan pilkada ini agar dapat berjalan dengan aman, sesuai harapan kita semua. Dan untuk pengamanannya Polda Kalbar akan mengerahkan 2/3 kekuatan dari masing-masing Satker,”ujarnya.

Menurut Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan,” pada Pilkada tahun 2020 diatur secara khusus dengan menerapkan protokol kesehatan di setiap tahapan,sesuai dengan tertuang dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2020. Dan seluruh tahapan diuaraikan dalam peraturan KPU nomor 6 tahun 2020, bagaimana melaksanakan protokol kesehatannya, antara lain harus melakukan rapid tes serta harus menggunakan masker,”kata Arief Budiman saat diwawancarai oleh awak media (25/8).

Selain itu, dalam pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2020 bagi pasangan calon yang mendaftar tidak boleh membawa pendukungnya terlalu banyak. Dan pada saat kampanye, pertemuan yang berlangsung secara fisik juga dikurangi dan dibuka lebih luas untuk kampanye melalui daring serta melalui media-media bahan kampanye.

“KPU berharap agar pilkada tahun ini, bisa menjadi cara untuk membangun budaya baru dalam menghadapi pandemi covid-19,”tutur Arif Budiman.

Dan menurut Arif Budiman, yang paling penting yang harus diketahui oleh masyarakat banyak adalah protokol kesehatan kita atur dan kita terapkan pada saat hari pemungutan suara, karena ini akan melibatkan jumlah pemilih secara masif, jumlah penyelanggara secara masif pada tanggal 9 desember 2020. Ini yang harus kita sampaikan secara masif kepada publik supaya mereka tahu protokol kesetannya seperti apa,”ujarnya.

Sementara untuk pembiayaan secara nasional, dana yang digunakan melalui APBD sebanyak 10 triliun lebih. Dan karena adanya pandemi COVID-19 KPU mengusulkan pemenuhan tambahan anggaran melalui APBN sebanyak 4,7 triliun yang baru di cairkan pada tahap pertama senilai 941 miliar, sementara sisanya akan dicairkan dalam duatahap, yaitu pada bulan agustus dan oktober 2020,”kata Arif Budiman. ( Egidius )