18 Tahun Bekerja, Hanya Karena Tidak Mau Tanda Tangan Surat Pernyataan, Sanina Di PHK

Pontianak.BorneOneTV- Sanina, salah satu karyawan Outsourcing dari PT. Haleyora Powerindo yang dipekerjakan di PT. PLN Rayong Pemangkat sangat kecewa atas perlakuan pihak perusahaan yang telah melakukan PHK sepihak terhadap dirinya.

Sanina mengatakan,”jika kontrak kerjanya di dengan PT. Haleyora Powerindo (HPI) berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 dan ditanggal 1 July 2019, tanpa sepengetahuan karyawan sudah di alihkan kontrak kerjanya ke PT. Paguntaka Cahaya Nusantara (PCN),”ujarnya.

Menurut Sanina, dari hasil pertemuan bersama Direktur PT. HPI, Budi pada tanggal (20/8/2019), beliau telah menjanjikan kepada karyawan akan memberikan hak-hak karyawan selama bekerja di PT. HPI dan selanjutnya kontrak akan dialihkan keperusahaan baru, yaitu PT. PCN dengan masa kerja nol.

“Namun, janji tinggal janji. Setelah ditunggu-tunggu oleh para karyawan, apa yang telah dijanjikan tidak ditepati, hingga permasalahan tersebut bergulir sampai ke Disnakertras Provinsi Kalbar dan DPRD Provinsi Kalbar untuk bisa diselesaikan. Namun, dari pertemuan-pertemuan yang diadakan, pihak Direktur PT. HPI tidak pernah mau hadir dalam undangan pertemuan, sehingga permasalahannya tidak selesai,”kata Sanina.

Kemudian pada tanggal 20 Februari 2020, diadakan rapat di Aula PT. PLN Rayon Pemangkat yang dihadiri oleh Manager PT. PLN Rayon Pemangkat Robi dan supervisor administrasi Deni. “Dan oleh Manager dan Supervisor Administrasi PT. PLN rayon Pemangkat, karyawan diberi surat pernyataan untuk ditandatangani, yang isinya peralihan kontrak kerja ke perusahaan baru dengan tempo waktu yang diberikan hingga tanggal 28, apabila tidak ditanda tangani, berati karyawan tersebut dianggap telah mengundurkan diri.

“Dan saya tidak mau tanda tangan, karena setelah saya baca surat peryataan tersebut secara teliti, surat itu merupakan surat paksaan. Jadi saya tidak tanda tangan bukan bermaksud untuk mengundurkan diri, saya mau tahu jelas bagaimana hak-hak saya selama bekerja di PT. HPI,”ujar Sanina.

Kemudian, pada tanggal 27 Februari 2020, karyawan mendatangi PT. PLN secara baik-baik untuk meminta surat penyataan tersebut dibatalkan. Namun, pihak PT. PLN melalui GM nya mengatakan pihaknya tidak ikut campur dalam permasalahan peralihan kontrak kerja. “Dan pada tanggal 28 sore, pihak SDM PT. PLN Wilayah juga ada menghubungi saya melalui pesan whatsaap mempertanyakan apakan saya jadi resainkah,”kata Sanina.

Dan selanjutnya, pada hari Senin, 2 Maret 2020 saat saya masuk kantor untuk bekerja seperti biasa saya malah disuruh pulang oleh supervisor administrasi dengan alasan karena saya tidak mau tanda tangan surat pernyataan. Dan dua hari kemudian saya diberikan surat PHK dari PT. PCN, tanpa adanya surat peringatan terlebih dahulu. “Yang anehnya kenapa kok saya bekerja di PT. HPI tapi surat PHK nya dari PT. PCN, padahal saya tidak pernah menandatangi surat peralihannya. Delapan belas tahun saya bekerja,hanya karena tidak mau tanda tangan saya dipecat,”ujar Sanina.

Sanina berharap agar dirinya bisa tetap bekerja di PT. PLN Rayon Pemangkat, karena dirinya merasa tidak pernah mengundurkan diri. Dan apabila dirinya di PHK, maka selesaikanlah hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku,”harap Sanina.

Pihak Disnakertrans Prov.Kalbar Bidang Mediator Hubungan Industrial, Umar Untung mengatakan,” tidak tanda tangannya para karyawan bukan merupakan suatu pengunduran diri atau berhenti. Karena mereka sudah bekerja dan sudah digaji di PT. PCN kenapa Sanina tidak tanda tangan kok di PHK. Itu namanya ada diskriminasi, atau pemaksaaan.

“Dan kalau dia telah berkerja di PT. PCN terus berbuat suatu kesalahan itu wajar kalau diberkan 1X pesangon. Karena yang bersangkutan, Sanina tidak ada kesalahan dan masih mau bekerja, pihak perusahaan seharusnya membayar 2X pesangon,”Kata Umar. (Dodi).