SOLMADAPAR Melakukan Orasi depan Gedung Kejati Kalbar, Tuntut keterbukaan tentang Penegakan Hukum diKalimantan Barat

Pontianak, Borneonetv.com- Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pemgemban Rakyat (SOLMADAPAR) menggelar aksi untuk mengingatkan, serta menekankan kepada penegak hukum, Bahwa, banyak sekali kejanggalan Hukum yang terjadi di Kalimantan Barat, Senin, ( 31/ 8/ 2020)

Salah satu contoh, Dari sisi dana bantuan penanganan Covid- 19 kurangnya keterbukaan informasi terkait rincian anggaran yang telah dikucurkan, sehingga mengakibatkan mudahnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan momen duka yang dialami masyarakat Kalbar.

Ketua Aksi ( SOLMADAPAR), Angga Marta, Menjelaskan untuk aparat penegak hukum jangan hanya berani menyandang nama saja, akan tetapi tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang saat ini menjadi hal yang memang tidak pernah diprioritaskan dari segi penanganan oleh pihak penegak hukum itu sendiri, padahal perbuatan KORUPSI sampai hari ini masih menjadi momok yang menakutkan. “Ujarnya Angga

Pertanyaannya, apakah di Kalbar saat ini memang benar-benar sudah terbebas dari korupsi, ataukah dengan sengaja menutupi kasus-kasus yang terjadi sehingga menjadi Daluarsa, Sedangkan hari ini yang paling dirugikan oleh perbuatan tak senonoh (KORUPSI) adalah negara dan rakyat. “Jelas Angga

Padahal perbuatan ini adalah bentuk pelanggaran HAM yang dituangkan dalam UUD 1945 pasal 28, segala bentuk tindakan memperkaya diri dengan menyelewengkan anggaran Negara tentu merupakan pelanggaran akan hak rakyat atas pemerintahan yang akuntabel, sekalipun disebut “anggaran Negara” seolah-olah tak bertuan tetapi hak-hak rakyat melekat dalam tiap-tiap rupiah yang diselewengkan, perampasan hak mendasar rakyat akibat perilaku KORUPSI ini bukan tanpa konsekuensi, ditambah lagi kurangnya publikasi terkait kasus korupsi yang ditangani.

Berangkat dari dampak yang ditimbulkan oleh KORUPSI ini seakan konstitusi Negara tak lagi berdaulat saat kasus korupsi mandek di aparat, maka dengan ini atas nama “SOLMADAPAR” kami menuntut :

1. Menuntut Kejati Kalbar untuk segera mempublikasikan terkait laporan anggaran dari dinas-dinas yang menerima dana bantuan Covid_19 secara terperinci dan akuntabel!

2. Menuntut Kejati Kalbar segera menuntaskan dugaan korupsi dana bansos yang terjadi di BPTD Kalbar yang sampai hari ini belum di publish terkait proses penanganan kasusnya sehingga belum menemukan titik terang!

3. Menuntut Kejati Kalbar untuk memberikan keterbukaan informasi publik, terkait kasus-kasus korupsi yang sudah terselesaikan maupun yang sedang dalam proses penyelidikan!

Apabila dalam kurun waktu 7 x 24 Jam tuntutan yang kami sampaikan tidak sama sekali diindahkan oleh pihak Kejati Kalbar, maka kami SOLMADAPAR akan melakukan aksi kembali sampai tuntutan yang kami inginkan benar-benar terpenuhi, Tutup Angga. (Dedi Anggara).