Asisten II Sekda Kalbar Membuka Rapat Pembahasan PHJD

Pontianak, BorneOneTV – Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Sekda Prov. Kalbar, Junaidi, mewakili Sekretaris Daerah Prov. Kalbar dalam Rapat Pembahasan Persyaratan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD).

Dalam sambutannya, Asisten 2 didampingi Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar, Frans Zeno, mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas terselenggaranya rapat ini, menunjukkan dukungan, dan itikad baik dalam upaya bersama mempersiapkan persyaratan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD).

Beliau mengatakan Perkembangan ekonomi terkini Provinsi Kalimantan Barat untuk triwulan II tahun 2020 berjalan minus dibandingkan tahun lalu (2019).

“Kita berjalan menuju minus dan sudah minus 3,4 persen dibandingkan bulan dan tahun yang sama (2019),” ungkapnya.

Jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2020 yang tumbuh sebesar 2,6 persen, begitu juga realisasi investasi, yang beriringan dengan belanja pemerintah dan investasi.

“Dua-duanya sekarang sudah menurun dan menyumbang minus, kalau pusat berjalan 4,5 persen,” ujarnya di Ruang Praja 2 Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (02/09/2020).

Kedepannya masih terdapat resiko yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kalbar, yaitu konsistensi dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru dan ramainya aktifitas masyarakat pada pandemi Covid-19.

“Kita tahu bersama, ada peningkatan, tetapi saya sampaikan kemarin kepada Kepala Dinas, ini bukan peningkatan karena kita baru melakukan swab,” tegasnya.

Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) juga menghimbau selaku pembantu Sekda Kalbar untuk selalu berhati-hati, selalu menggunakan masker, jaga jarak, jangan lengah sewaktu berkomunikasi atau berinteraksi dengan barang maupun orang untuk segera cuci tangan.

“Karena memang kebiasaan kita pegang wajah, hidung, telinga, kadang kadang grogi pun hidung dan telinga kita pegang,” ucapnya.

Dalam sambutannya mengatakan tujuan dari rapat ini yaitu untuk mengkoordinasikan persyaratan program hibah jalan daerah (PHJD), salah satunya surat minat dan persyaratan lain, serta memberikan gambaran mengenai progress kendala dan rencana tindaklanjut pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Oleh karena itu BKAD yang namanya TAPD wajib hukumnya, karena ini sistemnya kita bangun dulu baru diganti uangnya, berbeda dengan DAK, tapi progresnya ada kewajiban daerah,” ungkapnya.

Turut hadir dalam acara ini Organisasi Perangkat Daerah Prov. Kalbar dan juga OPD perwakilan Kab Sambas terkait.

(Adpim Setda Prov Kal-bar/Hadin)