Sekda Kalbar : Sanksi Pergub Kalbar Nomor 110 Tahun 2020 Bertujuan untuk Mengedukasi Masyarakat

Pontianak, BorneOneTV_ Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Pelaksanaan Pergub Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Kalbar, A.L. Leysandri, berbicara petunjuk teknis tentang penerapan mengenai sanksi administrasi dan sanksi kerja sosial, supaya satu persepsi dalam operasi (razia) di lapangan.

“Kalau untuk sanksi administrasi, pada waktu razia di lapangan ya Sat Pol PP, kalau terjadi di bandara dan pelabuhan ya perhubungan, untuk dokumen telah disiapkan oleh Bapenda,” ungkap Sekda Kalbar.

Begitu juga dengan sanksi sosial, dimana telah disiapkan sapu dan tempat sampah.

“Jika sanksi sosial, yang terkena operasi (razia) orang tua mungkin cukup lima menit, dimana mereka beroperasi di situlah kita siapkan segala sapu dan tempat sampah,” ujarnya.

Sekda Kalbar mengatakan tujuan terpenting dari sanksi ini adalah edukasi kepada masyarakat dalam menjaga kesehatan.

“Dalam penerapan sanksi-sanksi ini, tujuan terpenting yaitu edukasinya, jadi masyarakat itu paham bahwa kita menjaga kesehatan, jadi Pemerintah melindungi masyarakat dari wabah pandemi Covid-19,” ucapnya.

Pergub Kalbar ini sudah diterapkan, supaya satu persepsi dalam pemahaman dan tanggung jawab bersama.

“Pergub sudah kita terapkan, cuma dalam operasional ini masih perlu ada satu pemahaman dan tanggung jawab bersama,” kata A.L. Leysandri.

Sekda Kalbar mengatakan Pergub ini hanya sebagai pedoman untuk Kabupaten/Kota. Kalau sudah memiliki Perbup/Perwali maka Pergub tidak bisa diterapkan.

“Jika Kab/Kota sudah menetapkan Perbup atau Perwali, maka Pergub ini tidak bisa diterapkan, jadi berlaku peraturan Bupati atau Walikota,” tegas Sekda Kalbar.

(Adpim Setda Prov Kalbar/ HaDin)