Gubernur Kalbar Terima Kunker Komisi II DPR-RI Bahas RUU Tentang Provinsi Kalbar

Pontianak, BorneOneTV_Gubernur Kalbar H Sutarmidji menerima kunjungan kerja Anggota Komisi II DPR-RI Drs Cornelis M.H, dalam rangka penyusunan draft Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Kalbar, di Ruang Praja I Kantor Gubernur Kalbar, Jum’at (4/9).

Gubernur Kalbar H Sutarmidji mengapresiasi dan berterimakasih terkait perubahan pembentukan Provinsi Kalbar dimana sebelumnya masih berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

“Saya sangat berterimakasih kepada Cornelis yang merupakan Anggota Komisi II DPR-RI sekaligus Banggar, dan kita ingin ada perubahan undang-undang tentang pembentukan Kalbar dimana dasar hukumnya undang-undang RIS dan undang-undang darurat. Kita ingin supaya berdasarkan UUD 1945 dan isi dalam UU No 25 Tahun 1956 sudah seharusnya banyak hal yang harus di revisi,” ungkap Gubernur Kalbar H. Sutarmidji.

Lanjutnya, didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tersebut seakan-akan daerah tidak memiliki kewenangan apapun dalam mengambil kebijakan.

“Seperti misalnya sektor kehutanan, pertanian kemudian masalah kepegawaian, masalah aset dan lain-lain, nah seakan-akan daerah itu tidak mempunyai kewenangan apapun. Kita ingin masukkan ke pusat, bauksit kita dan sektor perkebunan kita yang nomor kedua CPO terbesar masyarakat kita tidak sejahtera, maka kita harus lindungi masyarakat bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat dan kearifan lokal di akui kemudian bagi hasiln apapun daerah harus mendapatkan,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR-RI Drs. Cornelis M.H mengungkapkan, dirinya bersama gubernur mau menyempurnakan undang-undang tentang Provinsi Kalbar,  karena Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 sudah tidak sesuai lagi, karena itu perlu dibahas bersama dengan gubernur dan dewan.

“Setelah di bahas nanti kita akan sampaikan ke Pemerintah Pusat dan DPR RI dan kita bersama-sama merivisi undang-undang itu mana yang tidak sesuai mana yang sesuai dan merevisi dengan berbagai provinsi. Sehingga bapak gubernur bekerja memiliki landasan yuridis oleh karena itu perlu kerjasama untuk satu bahasa dan satu gerak langkah yang sama,” ungkap Anggota Komisi II DPR-RI Drs. Cornelis M.H. (Lay).