50 Pengacara Se Kalimantan Bersatu, Siap Membela Kasus Kriminalisasi Tokoh Adat Laman Kinipan Effendy Buhing

Pontianak.BorneOneTV– Sebanyak lima puluh pengacara dari berbagai organisasi profesi advokat se Kalimantan bersatu dan menyatakan diri siap untuk membela kasus kriminalisasi yang dialami oleh Effendi Buhing, Tokoh Masyarakat Adat Dayak Laman Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang terjadi beberapa waktu lalu.

Dalam video penangkapan yang viral dimedia sosial, terlihat Effendi Buhing sempat menolak untuk ditangkap oleh aparat Kepolisian Polda Kalimantan Tengah, karena dirinya merasa belum pernah dipanggil atupun dilakukan pemeriksaan sebelumnya oleh pihak Kepolisian. Namun, pihak Kepolisian tetap menjalan perintah penangkapan, sehingga menuai reaksi dan menjadi sorotan publik.

Ketua Tim Advokat Provinsi Kalimantan Barat, Suarmin, SH.,MH mengatakan, dari 50 anggota tim pengacara se Kalimantan yang akan membela kasus ini, ada 33 pengacaranya dari Kalimantan Barat.

“Dan tergabungnya tim 33 pengacara Kalbar, dikarenakan adanya kasus penangkapan terhadap Effendi Buhing yang dinilai dilakukan dengan semena mena, sehingga membuat kita sangat bersimpatik atas perlakuan oknum aparat saat melakukan penagkapan, yang kita nilai sangat tidak manusiawi,”ujar Suarmin dalam wawancaranya, Sabtu (5/9/2020).

Menurut Suarmin, dari informasi yang disampaikan oleh tim advokat di Kalteng, kasus tersebut berawal ketika masyarakat bersama tokoh adat berusaha untuk mempertahankan tanah adat, sehingga oleh pihak perusahaan dianggap mengahalangi atau dianggap tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk melindungi tanah tersebut, sehingga pihak perusahaan melaporkan apa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

Lanjut kata Suarmin, jika pemerintah pusat atau pemerintah daerah serius untuk memberikan perlindungan terhadap hak adat dan masyarakat adat, tentu permasalahan ini tidak akan terjadi.

“Pihak Pemda setempat seharusnya proaktif dalam permasalah tersebut. Pihak Pemda harus merangkul dan menjelaskan jika ada permasalahan atau perselisihan. Dan kalau ada permasalahan yang menyangkut hutan adat, seharusnya bisa dihentikan. Mungkin karena ketidak cermatan aparat atau pejabat daerah setempat dalam melihat wilayah-wilayah mana harus dilindungi. Kita menghimbau agar pemerintah bisa sesegera mungkin untuk mengesahkan rancanangan Undang-undang tentang hak adat dan hukum adat,”ucap Suarmin, SH.,MH.

Salah satu pengacara dari Kalbar yang juga ikut tergabung dalam tim 50 pengacara, Rudi, SH mengatakan, penangkapan yang dilakukan oleh oknum aparat Kepolisian Polda Kalimantan Tengah terhadap Effendi Buhing secara SOP dinilai terlalu arogansi dan seperti tidak manusiawi. Tidak seharusnya seorang tokoh adat kinipan yang oleh masyarakat setempat dihargai, diperlakukan seperti itu,”tuturnya.

Menurut Rudi, Permasalahan di Desa Kinipan sudah lama terjadi, ibarat api dalam sekam. Sebenarnya, dari masyarakat adat kinipan, terutama Effedi Buhing sudah menyuarakan perlindungan hutan adat kepada pemerintah pusat, tetapi tidak pernah ada tanggapan,”ucap Rudi.

Sementara menurut Bernadus Doye, SH mengatakan, bahwa telah terjadi kasus hukum yang luar biasa yang terjadi di Kabupaten Lamandau, Kalteng. Dan pemasalahan tersebut perlu kita telusuri dan dikaji ulang, karena apa yang sudah dikatakan oleh pihak aparat, baik dari pemerintah ditingkat Kabupaten maupun ditingkat provinsinya sendiri, bahkan di Kementrian Lingkungan Hidup mengatakan bahwa tidak ada di Kinipan itu menyangkut hutan adat. Jadi sikap kami selaku pengacara yang diminta dari Kalbar, ada upaya hukum yang akan dilakukan, terutama didalam perbuatan melawan hukum. “Artinya didalam penerbitan atau penyerobotan hak yang terkait masalah hutan adat tersebut, tindakan semena mena oleh apa yang dilakukan pemerintah daerah tersebut. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka kami dari kuasa hukum kalbar merasa prihatin sekali melihat kejadian yang terjadi di wilayah Desa Laman Kinipan,

“Dan terkait permasalahan penangkapan Effendi Buhing, itukan termasuk tindak arogansi terhadap masyarakat yang mempertahankan hak-hak ulayat yang ada di sekitar desa tersebut. Untuk itu, kami yang ada di Kalbar ini merasa terpanggil untuk ikut menyuarakan serta membela hak-hak ulayat yang ada di Desa Laman Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah,” Bernadus Doye, SH. (Dodi).