Wagub Kalbar Harap Pembangunan Berbasis Data Petani Bisa Berikan Kontribusi Bagi Kalbar

Pontianak, BorneOneTV.com-Wakil Gubernur Kalbar HRia Norsan berharap Workshop Pembangunan Komoditas Berkelanjutan Provinsi Kalbar bertujuan untuk menyatukan pemahaman dan membangun kesepakatan bersama dalam pembangunan komoditas perkebunan berkelanjutan.

“Melalui pembangunan berbasis data petani/pekebun yang akurat, memperkuat komunikasi dan koordinasi para pihak, khususnya di sektor perkebunan dan menyepakati rencana aksi dan tindak lanjut bersama dimana para pihak dapat berkontribusi dalam rangka pembangunan Daerah di Provinsi Kalbar,” kata H Ria Norsan, Rabu (9/9), saat Virtual Workshop Pembangunan Komoditas Berkelanjutan Provinsi Kalbar bertujuan untuk menyatukan pemahaman dan membangun kesepakatan bersama dalam pembangunan komoditas perkebunan berkelanjutan di Ruang Audio Visual Kantor Gubernur Kalbar.

Provinsi Kalbar sebagai Provinsi terluas ke-4 di Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 14,7 juta hektar, memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar.

“Potensi SDA ini merupakan sumber yang bisa dimanfaatkan dalam rangka pembangunan hijau yang selaras dengan Visi Gubernur untuk mensejahterakan masyarakat melalui pengelolaan SDA yang optimal,” jelasnya.

Secara khusus, masih kata Mantan Bupati Mempawah, di sektor perkebunan, pembangunan komoditas perkebunan telah menjadi sorotan luas baik oleh Pemerintah Pusat, Pasar dan Dunia Internasional.

“Sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 deforestasi di Provinsi Kalbar sebesar 655.179 hektar atau sekitar 109.197 hektar per tahun,” jelasnya.

Disamping itu ada beberapa sektor yang menjadi penyumbang, salah satunya sektor perkebunan, kemudian pesatnya pembangunan komuditas perkebunan juga tidak sejalan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat di Provinsi Kalbar.

Data yang ada menunjukkan bahwa 75 persen desa yang berada di dalam konsesi, masih masuk dalam kategori desa tertinggal atau sangat tertinggal, persoalan ini harus menjadi fokus bersama oleh semua pihak di Provinsi Kalbar ditambah lagi belum tersedianya data mengenai jumlah petani/pekebun yang akurat, sehingga berbagai program yang telah dirumuskan oleh Pemerintah tidak tepat sasaran dan tidak maksimal hasilnya.

“Melalui workshop ini diharapkan para pihak bisa berkontribusi dalam pembangunan komoditas berkelanjutan di Provinsi Kalbar,” harapnya. (Lay).