Lembaga Hukum Adat Dayak Suruk Akan Bertindak Tegas Jika Oknum DPRD Kota Pontianak Melecehkan Adat

Pontianak.BorneOneTV_Kasus pelanggaran Hukum Adat Suku Dayak Suruk yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD kota Pontianak M.Yuli Armansyah hingga saat ini belum juga ada kejelasannya.

Tumenggung Adat Dayak Suruk, A. Hudang mengatakan, secara serius pihaknya dari kelembagaan Hukum Adat Dayak dan Budaya Suruk, Kapuas Hulu telah menyurati badan Kehotmatan DPRD kota Pontianak beberap waktu lalu. Intinya, kita minta kejelasan dalam penyelesaian adat tersebut.

“Kami dari ketemenggungan Suku Dayak Suruk tidak main-main dalam permasalahan adat. Dari surat yang kita layangkan, kita sudah berikan batasan waktu penyelesaiannya hingga 7 (tujuh) hari sejak surat diterbitkan. Dan ini tidak main-main, hukum adat berlaku bagi siapapun yang melanggar, tidak pandang bulu dan harus segera diselesaikan,ujar Hudang dalam wawancaranya di rumah Radank Pontoanak, (9/9/2020).

Tumenggung Adat Dayak Suruk, A. Hudang juga mengatakan,”Kami dari Lembaga Adat Dayak Suruk akan mengambil sikap tegas, jika pihak M.Yuli Armansyah tidak menyelesaikan pembayaran adatnya. Kami akan melakukan eksekusi sesuai dengan aturan yang berlaku di Adat Kami. Kami akan mendatangi Kantor DRPD Kota beramai-ramai dan kami akan mengeksekusi rumah tempat kejadian kasus tersebut.

Masyarakat Adat Suku Dayak Suruk telah menunggu itikad baik dalam penyelesaian hukum adatnya. Jadi, saudara M.Yuli Armansyah dalam permasalahan hukum adat jangan main-main, karena ini berhubungan dengan masyarakat banyak. Para temenggung dan panglima Suku Dayak Suruk sudah dihubungi dan siap ikut membantu dalam permasalahan ini,”kata Hudang.(Dodi).