Pilkada Serentak 2020. Ujaran Kebencian, Hoaks, Identitas SARA, dan Kampanye Hitam Masih Tinggi di Sekadau

Sekadau, BorneOneTV.com – Selenggarakan Pilkada di tengah pandemi Covid-19, Bawaslu RI menyebutkan Kabupaten Sekadau masuk dalam peringkat teratas dari tujuh kabupaten/kota, adanya potensi penggunaan konten dengan unsur ujaran kebencian, hoaks, identitas SARA, dan kampanye hitam.

Menanggapi hal tersebut Komisioner Bawaslu Sekadau Kordiv PHL, Tiodorus Sutet, membenarkan pemutakhiran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pilkada 2020 yang di luncurkan oleh Bawaslu RI tersebut.

Lantaran penilaian dan stigma negatif yang sering dilontarkan untuk menjatuhkan elektabilitas pasangan calon sering di lihat baik itu melalui media sosial atau lain sebagainya.

Selain masuk dalam indeks kerawanan materi kampanye, Kabupaten Sekadau juga masuk dalam kategori kerawanan tinggi kontestasi dan kerawanan tinggi aspek politik uang.

“dikarenakan hanya ada dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang bertarung di Pilkada Sekadau tahun 2020, maka tingkat persaingan cukup tinggi karena antara incumbent dan penantang masing-masing mempunyai kekuatan Partai koalisi dan masa,” kata Sutet saat di hubungi via wa, Minggu (27/9)

Adapun untuk tingkat kerawanan tinggi aspek politik uang (money politic). Dirinya memaparkan indikator utama dalam penilaian itu adalah Pileg 2019. Dimana terdapat sejumlah laporan mengenai praktek tersebut di Kabupaten Sekadau.

“Sedangkan untuk kerawanan tingkat tinggi aspek materi kampanye. Untuk kabupaten Sekadau, lebih mengarah kepada kampanye hitam”. Ujarnya.

Menanggapi Tiga kerawanan tersebut, sebagai Komisioner Bawaslu Sekadau Kordiv PHL, ia memastikan Bawaslu Sekadau telah melaksanakan sejumlah upaya pencegahan di masyarakat.

“Kami meminta masyarakat agar kritis dalam menyikapi jenis-jenis pelanggaran tersebut dengan melaporkan ke Bawaslu Sekadau”. Harapnya.

Sutet juga menghimbau agar dalam berpolitik, kedua pasangan calon dapat berpolitik secara santun, bersaing secara sehat dan tidak melakukan praktik money politik.(Krisantus)