Praktisi Hukum Beri Tanggapan Terkait Penggeledahan Kantor Dinas PUPR Provinsi Kalbar

Pontianak,BorneOneTV.com_Paraktisi Hukum yang juga berprofesi sebagai Advokat, Tatang Suryadi, SH menyikapi terkait viralnya berita penggeledahan kantor Dinas PUPR Provinsi Kalbar oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar pada, Rabu (30/9/2020).

Tatang Suryadi mengatakan, selaku parktisi hukum dirinya merasa tertarik untuk menyikapi dan ikut berbicara dari sisi penerapan hukumnya terkait “Penggeledahan” yang dilakukan oleh tim Penyidik Tipidkor Polda Kalbar di kantor BM PUPR Kalbar sebagilaimana yang ramai diberitakan oleh media masa.

Memurut Tatang Suryadi, jika kasus tersebut masih dalam tahap “Penyelidikan” maka Penggeledahan tersebut TIDAK SAH dan bertentangan dengan hukum, khususnya Pasal 32 KUHAP. Dimana dalam Pasal 32 KUHAP :

“Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian, atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang ini. Selainitu, penggeledahan harus mengantongi izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Sesuai yang tercantum dalam Pasal 33 ayat 1 KUHAP,”ujar Tatang.

Penggeledahan yang TIDAK SAH tersebut, bisa diajukan gugatan PRA PERADILAN, berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor: 21/PUU-XII/2014.

“Menurut Putusan MK tersebut, bahwa Objek Pra Peradilan bukan cuma yang ditentukan oleh Pasal 77 KUHAP (Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan) tetapi juga termasuk penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan,”ucap Tatang.

Tatang Suryadi jugaengatakan, kembali kepada proses Penggeledahan terhadap kantor BM PUPR Kalbar, maka jika belum ada penetapan Tersangka atas kasus yg diduga, maka prosesnya masih dalam tahap penyelidikan.

Maka proses penggeledahannya tidak sah dan bertentangan dgn hukum yang berlaku, apalagi jika Penggeledahan tersebut tidak mengantongi IZIN Ketua Pengadilan Negeri, dalam hal ini PN Pontianak,”ucapnya. (Dodi).