Sekda Kalbar : Jelang Pilkada Serentak di Kalbar, ASN Diminta Netral

Pontianak, BorneOneTV.com_Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), A.L Leysandri di dampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar, Ani Sofian mengikuti kegiatan Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN dengan Tema “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri di Ruang Audiovisual Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (7/10).

Gerakan Nasional Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan upaya bersama mewujudkan Netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak 2020, Netralitas ASN merupakan platform kebijakan Reformasi Birokrasi dan Azas netralitas menjadi bagian dari etika dan perilaku yang wajib dilakukan oleh setiap ASN sebagai penyelenggara Negara.

Pelanggaran terhadap azas Netralitas akan menjadi pintu masuk munculnya berbagai gangguan dan pelanggaran hukum lainnya, seperti kualitas pelayanan publik yang rendah, tindak KKN, serta perumusan dan penetapan kebijakan yang mencederai kepentingan publik.

Sekda Kalbar, A.L Leysandri mengatakan kegiatan ini sudah yang kelima kali dilakukan gerakan netralitas ASN terkait dengan Pilkada dan intruksi Mendagri meminta ASN untuk bekerja profesional, terhindar dari tekanan-tekanan politik sehingga pelayanan publik yang di amanahkan kepada ASN bisa dijalankan.

“Saya pikir ASN harus cerdas, biarkan proses politik berjalan, rakyat yang menilai, ASN hanya mengawal,” kata A.L Leysandri usai mengikuti Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN di Ruang Audiovisual Kantor Gubernur Kalbar.

Dikatakannya, perlu disadari oleh ASN bahwa mereka adalah Abdi Masyarakat sehingga dalam pelayanan juga mereka harus mampu dan cerdas untuk melihat apa yang harus mereka ikuti walaupun mereka sebagai ASN yang berhak untuk memilih ikut Pilkada tapi netralitas sangat penting.

Masih kata Sekda Kalbar, untuk ASN yang kedapatan tidak netral akan diberikan beberapa sanksi, bisa teguran tertulis, penurunan pangkat, penundaan gaji berkala sesuai dengan Undang-undang ASN terkait kedisiplinan ASN.

Mantan Sekda Sanggau juga meminta kepada ASN untuk menggunakan Media Sosial jangan me like untuk paslon walaupun kita ada simpati dengan paslon tetapi jangan gegabah dan kita ikuti saja mekanisme yang berjalan.

“Kalau dia “ASN” menggunakan medsos me like atau juga mengkampanyekan pasti akan diberi sanksi karena didalam Pilkada ada penegakan hukum yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu, Netralitas ini penting makanya harus cerdas menggunakan Medsos,” tegasnya.

Kegiatan kampanye Virtual Gerakan Nasional ASN yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma’aruf Amin selaku Ketua Komite Pengarah Tim Reformasi Birokrasi Nasional (KPTRBN), dan kegiatan yang dibuka langsung oleh KASN dan di ikuti ASN di lingkungan masing-masing melalui live streming pada akun youtobe KASN. (Lay).