Anggota DPRD Prov Kalbar Menyatakan Sikap Meneruskan Aspirasi Massa Serikat Buruh

anggota DPRD Kalbar dari Frkasi Golkar Prabasa Mendukung aspirasi buruh

 

Pontianak, BorneOneTV.com_Aliansi Serikat Buruh yang tergabung Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Se-Kalbar kepung Gedung DPRD Prov Kalimantan Barat menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, “Selasa (13/10/2020)

Petugas keamanan demonstrasi diperketat dari sebelumnya oleh aparat TNI-Polri dan massa hanya diperbolehkan berorasi diluar Gedung DPRD Prov Kalbar atau di Jalan Raya Ahmad Ayani 1 Pontianak, sehingga terjadi penutupan akses jalan akibat adanya demonstrasi

Kemudian perwakilan serikat buruh melakukan rapat audensi bersama perwakilan 8 fraksi partai PDIP, Nasdem, Golkar, PKB, PPP, Hanura, PKS, Demokrat. Namun perwakilan fraksi PAN tidak hadir dalam rapat mediasi tersebut

Ketua Kordinator Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) kalbar Suherman mengatakan, hasil rapat mediasi anggota DPRD Prov Kalbar menolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja, tetapi akan meneruskan sampai ke DPR-RI dan Presiden, ujarnya Suherman

Namun ia meminta jaminan secara tertulis karena para buruh tidak ingin dibohongi lagi oleh DPR dengan Omnibus Law pihak sudah trauma karena sudah sepakat namun di DPR didegradasi

Hal tersebut memang bukan kewenangan DPRD Provinsi tetapi DPRD Prov khususnya kalbar mengambil sikap seperti bapak Gubenur Kalimantan Barat menyatakan sikap menolak Omnibus Law serta memperjuangkan aspirasi para buruh, kata Suherman

Ada beberapa poin yang disampaikan ke DPRD Prov Kalbar yaitu masalah upah, PHK, hubungan kerja dan tenaga kerja asing, seperti yang sudah beredar di media sosial adanya HOAX namun hal tersebut dibantah oleh perwakilan serikat buruh karena ia juga mengikuti penyusunan didalam. Makanya serikat buruh melakukan aksi karena merasa dibohongi dan di tipu karena sepakat spepatif tingkat nasional ternyata di DPR didegradasi.

Serikat buruh berharap DPRD Prov Kalbar menolak tetapi meneruskan dan mengawasi permintaan buruh sampai ke DPR-RI dan Presiden akan tetapi diperlukan bukti. Ujat Seherman

Pimpinan rapat audensi fraksi partai Golkar H. Prabasa Anantatur ketua komisi v DPRD Prov Kalbar,
menambahkan 8 fraksi anggota DPRD Prov Kalimantan Barat

Kemudian ada 4 poin aspirasi yang disampaikan oleh serikat buruh kepada anggota DPRD Prov Kalbar yaitu menolak RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undangan (UU), mendesak Presiden RI untuk membatalkan RUU Cipta Kerja, membuat Anggota DPRD Prov Kalbar membuat pernyataan menolak RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undangan (UU), mendukung serikat kerja dan serikat buruh ketingkat nasional untuk melakuakn yudisial dan mereview UU Cipta Kerja terhadap UUD 45 di mahkamah konstitusi

Anggota DPRD Prov Kalbar menyatakan sikap akan meneruskan dan mengawal terus penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja sampai ketingkat DPR-RI dan Presiden RI.(tono/hadin )