Kinerja Pokja BP2JK Kalbar Menuai Protes Dari Peserta Lelang Yang Digugurkan

Pontianak,BorneOneTV.com_ Merasa tidak terima perusahaanya digugurkan dengan alasan yang kurang tepat, PT. Pirimbolo Permai melakukan sanggahan kepada kelompok kerja(Pokja) pemilihan 85 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi( BP2JK) Kalimantan Barat terkait hasil pengumuman pemenang lelang preservasi Jalan Sei.Kelik-Siduk Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Direktur Cabang PT. Pirimbolo Permai Kalbar,Riaja Saragih didampingi Bidang Hukum Perusahaan, Alfons Girsang, SH mengatakan, pihaknya tidak terima atas digugurnya PT. Pirimbolo Permai oleh Pokja dengan alasan bahwa dukungan alat kita itu tidak benar. Menurut mereka alat tersebut sedang disewakan kepada pihak lain, itu tidak benar. Karena ketika dilakukan verifikasi terhadap alat-alat tersebut pembuktian administrasi kita sudah sampaikan dan dukungan pernyataan dari pemilik alat juga sudah kita sampaikan, bahwa benar alat itu memang kita sewa, alatnya ada dan masih di workshop. Pihak Pokja tidak pernah melakukan verifikasi terhadap pemilik alat yang sebenarnya.

Bidang Hukum Perusahaan, Alfons Girsang, SH, Seharusnya menurut peraturan pengadaan barang dan jasa, dalam verifikasi itu bila perlu pokja harus turun langsung melihat alatnya. Sampai saat ini menurut pemilik alat, tidak ada dari pihak Pokja mempertanyakan atau menghubunginya,”ucap Alfons.

Lanjut kata Alfons,seharusnya Pokja melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar yang diatur di dalam penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah. Disitu jelas disebutkan, mereka itu harus transparan, harus legalitas pembuktiannya jelas, harus tingkat persaingannya jelas, kelihatan tidak boleh memihak dan tidak boleh cenderung untuk memenangkan satu perusahaan.

“untuk permasalahan ini perlu kami sampaikan bahwa ketika dilakukan verifikasi faktual pemeriksaan pembuktian dokumen-dokumen peralatan perusahaan kita itu sudah memberikan ini semua, termasuk surat pernyataan dari pemilik alat bahwa dia memang betul menyewakan alat itu kepada kita dan alat itu pun sudah sebenarnya siap digerakkan. Tapi kenyataannya pada ketika pengumuman lelang, perusahaan kita digugurkan dengan alasan menurut kita seperti mengada-ada. Dan untuk itu kita lakukan sanggahan terhadap hasil pengumuman lelang, supaya pengumuman itu tidak menjadi SK, tidak menjadi surat keputusan dari pada Pokja terhadap pemenang lelang,”ujar Alfons pada awak media, Rabu(14/10/2020).

Kepala BP2JK Provinsi Kalbar Antonius, proses lelang sudah sesuai dengan aturan dan itu yang menetapkan bapak menteri. Dan memang Pokja itu sudah mempunyai bukti bahwa alat itu sudah terpakai dan sudah dikonfirmasi kepada pihak lain bahwa alat sudah terpakai dan itu juga sudah kuat. Kalau tidak ada bukti yang kuat pokja juga tidak akan berani,”ucapnya, Rabu (14/10/2020).

Menurut Anton, pihaknya sudah menyarahkan agar mengajukan sanggahan melalui LPSE, bukan melalui surat. Dan saat ini masa sanggah sudah habis,”ujarnya.(Dodi).