Terdakwa Kasus Korupsi Masjid Agung Melawi Meninggal, Penuntutan Perkaranya Menjadi Gugur

Pontianak.BorneOneTV.com_Sidang lanjutan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Masjid Agung Kabupaten Melawi kembali digelar, di Pengadilan Negeri Pontianak pada, Jumat (6/11/2020).

Sidang yang dipimpin oleh ketua Majelis Hakim Maryono,SH. M.Hum, dengan Ketua Jaksa Penuntut umum (JPU) nya, Gandi Wijaya,SH.,MH dalam rangka mendengarkan keterangan dari para saksi, termasuk saksi fakta dan saksi mahkota.

Menurut Ketua Jaksa Penuntut Umum Gandi Wijaya,SH.,MH, sidang lanjutan kali ini, selain dari mendengarkan keterangan dari para saksi yang dihadirkan juga penetapan dari Majelis Hakim terhadap terdakwa atas nama Abang Tajudin yang pada pokoknya menyatakan bahwa penuntutan perkaranya menjadi gugur atas meninggalnya terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2020 lalu dan berkas perkara tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk melakukan langkah- langkah berikutnya sesuai perundangan.

“Selain itu, sidang juga menghadirkan satu saksi fakta khusus untuk terdakwa H.Pakanuddin dari pihak perusahaan yang membantu melakukan pematangan lahan pengusustan dengan program csr dan dilanjutkan dengan menghadirkan saksi mahkota dari terdakwa Pakanudin dan Kusmahendri,”ujar Gandi Wijaya.

Gandi Wijaya mengatakan, dari tiga orang saksi yang dipanggil hanya satu yang hadir, sementara dua orang saksi lainnya atas nama Abdul Hamid dan Rusli tidak bisa hadir dalam persidangan dikarenakan sakit,”tuturnya.

Ditempat terpisah, kuasa hukum terdakwa Kusmahendri, Tatang Suryadi,SH mengatakan kasus yang menimpa klienya terjadi saat masih menjabat sebagai kepala Dinas PPKAD Kab. Melawi pada tahun 2012 yang mengelola dana bansos.

“Dana bansos tersebut telah digunakan oleh beberapa pejabat di Kabulaten Melawi atas perintah dan sepengatahuan dari Bupati Melawi yang saat itu menjabat. Dan kliennya dalam hal ini terzholimi karena tidak ada menggunakan dana tersebut,”ucap Tatang Suryadi.

Menurut Tatang Suryadi, dalam persidangan kliennya telah membeberkan jika dirinya sempat mendapatkan tekanan dan acaman dari atasannya yang saat itu menjabat sebagai Bupati. Fakta inilah yang sebenarnya yang terjadi terhadap klien saya dan nanti akan kita tuangkan dalam pembelaan, kerena apa yang dilakukan oleh Kusmahendri selain dibawah tekanan, juga atas perintah dan sepengetahuan Bupati baik berupa memo maupun secara lisan,”ucapnya.

Tatang Suryadi juga menerangkan bahwa, dalam persidangan beberapa waktu lalu ada saksi atas nama Panji yang saat itu menjabat sebagai wakil Bupati dalam persidangan memberikan kesaksian bahwa dirinya tidak menerima dana 150 juta dari klien saya Kusmahendri. Sementara ada saksi lain sebelumnya menerangkan bahwa saksi Panji menerima uang tersebut. Jadi dalam hal ini ada dua kesaksian yang bertentangan, mana yang benar? Tapi yang jelas pasti salah satu diantaranya telah memberikan keterangan saksi palsu. Dan anehnya saksi Panji dalam persidangan sempat mengatakan telah mengembalikan uang 150 juta. Logikanya kalau memang merasa tidak menerima kenapa dia kembalikan ke rekening Pemda Kab.Melawi,”ujar Tatang Suryadi.( Yadi/Dodi).