Tumpang Tindih Penerbitan Dokumen Kapal

 

Pontianak.BorneOneTV.com_Hasil Operasi Penertiban dokumen keamanan dan keselamatan pelayaran, tim gabungan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas II Pontianak dan KPLP Kelas I Tanjung Priok, mendapati 4 buah kapal yang memiliki bukan ijin dari KSOP kelas II Pontianak

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas II Pontianak R.Totok Mukarto,SH, CN, M.Si, menjelaskan operasi penertiban dokumen keamanan dan keselamatan pelayaran yang dilakukan pada hari Jumat, 06 November 2020 merupakan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jasa di wilayah Daerah Lingkungan Kerja (DLKr), Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas II Pontianak, agar mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku, “jelasnya R.Totok Mukarto kepada wartawan borneonetv, Sabtu (7/11/20)

Pengawasan keselamatan pelayaran sesuai ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, seperti dokumen Surat Persetujan Berlayar (SPB), Surat Olah Gerak (SOG) dan Surat Ukur Kapal oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Kelaiklautan kapal merupakan keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keadaan dan kesepakatan kapal, pencegahan, pencemaran dll. Pengawasan muatan kapal segala sesuatu yang dokumennya harus terpenuhi didalam kapal tersebut, “Kata R.Totok Mukarto

Dari hasil operasi penertiban dokumen kapal mendapatkan temuan 4 buah kapal yang dokumennya bukan ijin dari KSOP kelas II Pontianak

Hal ini menjadi kesimpang siuran perijinan dokumen pelayaran kapal, mengacu pada regulasi UUD 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa ada pembagian kewenagan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah

Pemerintah provinsi dan pemerintah derah memeliki kewenangan memberikan ijin usaha terhadap pelayaran

Berharap adanya sosialisasi ini, bisa memiliki satu kebersamaan sinergitas diantara institusi sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki masing-masing, dan tidak menjadi kesimpangsiuran sehingga bisa menjadi acuan bagi pengguna jasa pelayaran dan tidak menjadi bingung dalam melakukan pengurusan proses administrasi sesuai prosesdur yang berlaku. (Hadin)