Direktorat KPLP dan Ditkapel Pusat Berikan Sosialisasi Sertifikasi Kapal Agar Tidak Terjadi Tumpang Tindih Perizinan

Pontianak.BorneOneTV.com_ Sejumlah intansi, antaralain KASOP Pontianak, Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar, Dinas Perhubungan Kota Pontianak serta perwakilan dari para pengguna jasa menghadiri rapat Sosialisasi Sertifikasi Kapal yang dilaksanakan secara virtual bersama Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (DitKPLP) dan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) pusat, di ruang rapat kantor KSOP Pontianak, Selasa (10/11/2020).

Dalam rapat tersebut, nara sumber dari kantor Kementerian Perhubungan Pusat, antara lain kasubdit NTR Capten Diaz Syahputra, kasubdit Pengukuran Kapal Capten Sidrotul Muntaha, Kasubdit Tertib Berlayar Capten Heru Maryanto, Kasie NTR Razaman, serta Kasie Pengukuran Galih memberikan pemaparan terkait aturan serta kewenangan instansi dalam menerbitkan dokumen dan sertifikasi kapal dengan tujuan agar dapat dipahami dan tidak terjadinya tumpang tindih dalam kewenangan dan perizinan kapal, seperti contohnya dalam penerbitan surat ukur internasional, dokumen kapal pedalaman, sungai dan danau serta perinzinan kapal lainnya.

Menurut Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Pontianak R.Totok Mukarto, rapat digelar untuk mensosialisasikan terkait peraturan yang sepatutnya untuk dilaksanakan.

“Dalam rapat tersebut, kami semua mendapatkan arahan petunjuk serta pedoman terkait peraturan mana yang berlaku pada saat ini, agar bisa menjadikan pedoman bagi kami semua, baik aparatur negara muapun para pengguna jasa, sehingga tidak membingungkan dan tidak menjadi tumpang tindih,”ucap R.Totok Mukarto.

Lanjut kata R.Totok Murkato, kedepan kami akan berkumpul kembali sesama aparatur pejabat negara guna mengerucutkan, mempelajari lagi lebih dalam sehingga muncul satu kesepakatan didalam kebersamaan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing yang saling mendukung satu sama lainnya.

“Semua ini tidak lain adalah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat maritim di Kalimantan Barat dan kita semua saling bahu membahu guna meningkatkan perekonomian dibidang maritim di Kalimantan Barat,”ujarnya.

Dari arahan yang disampaikan tadi, terkait dengan UU No.23 tahun 2014 tentang perintahan daerah, itu telah dibagi tugas dan fungsi masing- masing kewenangan, baik pemerintahan pusat, propinsi, kota maupun kabupaten, yang mana di dalam item tersebut perintah provinsi, kota dan kabupaten salah satu kewengannya adalah memberikan izin usaha angkutan laut di daerahnya dan ada beberapa item fungsi tugas dan wewenang dari pemerintah daerah yang lain. Kedepan itu akan kami duduk bersama dan kita sepakati agar tidak terjadinya tumpang tindih didalam pelaksanaan kewenangannya,”jelas R.Totok Murkato dalam wawacaranya, pada (10/11).

Kapala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provisi Kalbar, Baso Hasan mengatakan, memang kita sangat berharap ada semacam koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Karena kami di daerah juga saat ini masih berpegang dengan aturan yang berlaku, ada aturan yang terkait dengan pengeluara dokumen kapal diangkutan sungai dan daratan, ini yang perlu disenergikan.

“Kita tidak mau bahwa karena adanya kesan tumbang tindih semua pada mau lepas, tapi yang kita inginkan ada satu sikap, siapa yang bertanggung jawab demi terlaksananya suatu keselamatan angkutan sungai dan darat,”ujar Baso Hasan.

Baso Hasan juga mengatakan, terkait dengan peraturan menteri nomor 39, itu baru kita dapatkan secara manual dan belum ada sosialisasi secara resmi.

“kalau memang ada satu aturan yang baru, kita ikuti. Tapi artinya supaya jangan bias, kami juga butuh satu penegasan bahwa aturan- aturan yang lalu itu harus dicabut karena jangan sampai jadi pedoman bagi kami, Kerena peraturan meteri nomor 73 maupun peraturan menteri nomor 58, itu produk dari perhubungan darat. Sementara peraturan menteri nomor 79 merupakan produk perhubungan laut, artinya kalau ada satu keputusan yang mencabut tentang itu, ya kita harus mengikuti,” jelas Baso Hasan.( Tim).