Kepala KSOP Kelas II Pontianak, Bantah Tudingan Adanya Pungutan Biaya

Pontianak, BorneOneTV.com_Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas II Pontianak R.Totok Mukarto,SH, CN, M.Si, membantah tudingan yang menyatakan adanya pungutan sejumlah uang ke pelayaran setelah dilakukan operasi penertiban 4 buah kapal dan dokumen kapal yang tidak sesuai aturan, “Ujarnya R. Totok Mukarto kepada wartawan borneonetv Minggu, (8/11/2020)

Kegiatan operasi penertiban dokumen kapal hanya untuk melakukan edukasi dan sosialisasi keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah Pontianak Kalimantan Barat.

Dari empat buah kapal yang beroperasi di perairan sungai Kapuas Pontianak dan sekitarnya yang ternyata menggunakan dokumen kapal yang yang tidak sesuai ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, seperti dokumen Surat Persetujan Berlayar (SPB), Surat Olah Gerak (SOG) dan Surat Ukur Kapal yang dibuat bukan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) melainkan dari instansi lain. “Kata Totok

Namun pada saat salah satu Nakhoda kapal dipanggil Syahbandar untuk pemeriksaan dan tidak mendatangi. Kemudian pada hari Sabtu malam 7 November 2020 muncul pemberitaan di salah satu media cetak/elektronik di Pontianak yang menuding KSOP Kelas II Pontianak meminta uang kepada Nahkoda kapal sebesar Rp 60 juta,” Tegasnya Totok

Kemudain atas pemberitaan tersebut, pihak media yang bersangkutan mengklarifikasi dan meminta maaf. Akan tetapi KSOP Kelas II Pontianak tetap akan mengirim surat ke dewan pers dan aparat hukum terkait pemberitaan tersebut

Pihak KSOP sudah meminta Ditkapel Hubla untuk mensosialisasikan peraturan keselamatan dan keamanan Pelayaran kepada pihak-pihak pelayaran termasuk Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota agar memahami persoalannya dan berharap dengan bekerjasamanya, harapnya

Tindakan KSOP mengamankan dokumen kapal, dan dokumen awak kapal, serta surat-surat yang diterbitkan oleh intansi lain, dan mengamankan dua tabung alat yang sudah kadaluwarsa sebagai barang bukti.

Kemudian pihak KSOP membuat laporan sesuai dengan SOP, dan menduga ada tindak pidana pada pelayaran yang dilakukan nakhoda kapal. (tim)