Majelis Hakim Vonis Bersalah Empat Terdakwa Kasus Korupsi Dana Bansus BPKAD Kabupaten Bengkayang

Pontianak,BorneOneTV.com_ Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi dana Bantuan Keuangan Khusus (Bansus) 48 desa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkayang dengan terdakwa atasa nama Rudi Liu, Joni Abdullah, Eko dan Zulkarnain kembali digelar, di Pengadilan Negeri Pontianak, Kamis (12/11/2020).

Sidang putusan dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Maryono,SH. M.Hum menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama- sama yang telah merugikan keuangan negara sebanyak kurang lebih 20 miliyar rupiah.

Dalam putusanya, Majelis Hakim mejatuhkan hukuman pidana penjara, membayar uang perkara dan denda, serta pidana tambahan membayar uang pengganti kepada para terdakwa antaralain, untuk terdakwa atas nama Joni Abdulah dipidana penjara selama dua tahun empat bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah, serta pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar 140 juta rupiah. Sedangkan untuk terdakwa atas nama Rudi Liu, dipidana penjara dua tahun delapan bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah, serta menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar 400 juta rupiah.

“Untuk terdakwa atas nama Eko Sutrisno pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah, serta pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar 550 juta rupiah. Dan untuk terdakwa Zukarnain, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah, serta pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar 450 juta rupiah dengan ketentuan, apabila para terdakwa tidak membayar uang denda dan uang penggati maka akan diganti dengan kurungan penjara tambahan, serta dibebakan membayar biaya perkara sebesar 10 ribu rupiah bagi para terdakwa.

Atas putusan tersebut, Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) Adityo Utomo, SH mengambil sikap untuk menyatakan pikir- pikir sambil menunggu petunjuk pimpinan terkait upaya hukum selanjutnya. Dan nanti setelah mendapatkan petunjuk dari pimpinan, apabila merasa tidak puas atas hasil dari putusan, pihaknya akan melakukan upaya hukum melakukan banding terhadap upaya hukum tersebut,”ujarnya.

Sementara Penasehat Hukum dari terdakwa Eko Sutrisno dan Zulkarnain, Hairil Abidin,SH., merasa keberatan dan juga menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis hakim, karena proyek itu dibangun sangat dimanfaatkan oleh masyarakat dan itu yang tidak menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim.” Kami akan melakukan koordinasi dengan klien kami, apakah menerima atau menolak hasil putusan sidang,”ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa Joni Abdullah, Djanggu Benyimin,SH yang merasa keberatan atas putusan majelis hakim dan berencana akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi setelah terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan kliennya, Joni Abdullah,”ucapnya.

Majelis Hakim menerima keberatan dari pihak JPU dan penasehat hukum para terdakwa dengan memberikan waktu selama 7 hari kedepan bagi pihak- pihak yang berkeberatan untuk mengambil sikap dan upaya hukum selanjutnya. Dan apabila tidak ada upaya hukum yang dilakukan, maka dianggap telah menerima semua hasil putusan sidang.(Dodi/Yadi).