Terdakwa Perkara Tipikor Masjid Agung Melawi Beri Keterangan Mengejutkan Saat Persidangan

Pontianak,BorneOneTV.com_ Sidang lanjutan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Masjid Agung Melawi dengan agenda pemeriksaan saksi yang meringankan terdakwa, serta pemeriksaan para terdakwa kembali di gelar, di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Senin (23/11).

Dalam persidangan, saksi Syafarudin yang pertama dihadirkan dan dihadapan ketua majelis hakim Maryono,SH. M.Hum, anggota majelis hakim, ketua jaksa penuntut umum (JPU), Gandi Wijaya,SH.,MH., serta anggota JPU yang hadir mengatakan, jika dirinya diperintahkan oleh Bupati yang saat itu menjabat, untuk mengambil uang senilai 200 juta dari terdakwa Kusmahendri yang saat itu menjabat sebagai kepala Dinas PPKAD Kab. Melawi tahun 2012, kemudian dana tersebut diserahkan kepada Bupati. Dana tersebut sepengetahuannya, akan digunakan untuk membayar uang sewa mess pemda Kab.Melawi di Jakarta,”ujar saksi Syarifudin menerangkan.

Usai pemeriksaan saksi, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa Kusmahendri yang mengungkapkan sejumlah keterangan yang mengejutkan, selain mengatakan dana hibah bansos yang dipinjamkan kepada sejumlah oknum pejabat Kabupaten Melawi merupakan atas perintah dari pimpinannya, Bupati yang saat itu menjabat, dirinya juga mendapat sedikit tekanan dan ancaman dari atasanya, Bupati untuk mensupport penuh kegiatan MTQ Kab.Melawi serta memerintahakan untuk dapat mensupport kegiatan 3 (tiga) orang atasanya, yaitu Bupati Melawi, Wakil Bupati Melawi dan Sekda Kabupaten Melawi.

“Dalam persidangan terdakwa mengatakan atasanya tersebut pernah memanggilnya untuk menggunakan sejumlah uang yang bersumber dari dana hibah bansos, termasuk ketua DPRD Kabupaten Melawi dan wakil Bupati Melawi, Panji yang saat itu menjabat yang juga ikut melakukan peminjaman dana hibah bansos tersebut.

Sidang dilanjutkan dengan memeriksa terdakwa Pakanudin yang merupakan Ketua Yayasan Muslim Kabupaten Melawi.

“Menurut ketetangan terdakwa Pakanudin, yang membuat proposal adalah panitia, diakui oleh terdakwa jika didalam proposal tersebut tidak dilampirkan bukti dari penggunaan dana,”ucapnya.

Penasehat hukum terdakwa Kusmahendri Tatang Suryadi,SH mengatakan, jika saksi Syafarudin diminta oleh Bupati untuk meminjam dana kepada Dinas PPKAD Kab. Melawi yang saat itu dijabat oleh kliennya, Kusmahendri sebanyak 200 juta. Dan setelah diterima oleh saksi Syafarudin dana tersebut diserahkan kepada Bupati Melawi,”ucapnya.

Lanjut menurut Tatang, dalam persidangan kliennya Kusmahendri telah menerangkan secara gamblang jika semua dana yang dituduhkan memang telah digunakan dan dipakai oleh beberapa oknum pejabat di Kabupaten Melawi, diantaranya oleh Bupati Melawi, Wakil Bupati Melawi, Sekda Kabupaten Melawi, serta pejabat lainnya yang juga ikut melalakukan peminjaman dana bansos tersebut.

“Namun, seperti yang didegarkan dalam persidangan, bahwa klinenya, Kusmahendri melakukan itu atas perintah dari Bupati selaku atasan dan adanya sedikit ancaman dari atasannya supaya tetap dibantu.

Terkait adanya peminjaman dana bansos yang dilakukan oleh terdakwa Kusmahendri senilai 110 juta rupiah, menurut Tatang, dana tersebut dipinjam untuk keperluan Bupati dan kegiatan MTQ, jadi bukan untuk keperluan pribadi. Dan sebenarnya dana tersebut sudah dikembalikan senilai 100 juta, kemudian 7,5 juta dan sisanya 2,5 juta akan dibayarkan melalui uang perjalan dinasnya. Tapi dengan berbesar hati, meskipun kliennya tidak menikmati dana tersebut, karena rasa tanggung jawabnya dana tersebut akan dikembalikan,”ucap Tatang.

Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU), Gandi Wijaya,SH.,MH., mengatakan, dalam persidangan terdakwa Kusmahendri punya itikad baik berniat untuk menyerahkan uang sebanyak 110 juta rupiah kepada JPU untuk dijadikan sebagai pengembalian yang oleh kami akan dijadikan sebagai barang bukti dan proses penyerahan nya akan dilakukan di Kejaksaan Negeri Sintang atas perintah dari majelis hakim,”jelas Gandi Wijaya,SH.,MH (Dodi).