DKPP Tegas Tindaklanjuti KPU dan Bawaslu Melanggar Aturan, Jangan Sampai Pilkada menjadi Ajang Penularan Covid-19

Pontianak, BorneOneTV.com_Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ajak media berperan menegakan kode etik penyelenggara pemilu pada Pilkada serentak 2020 dengan tema “Ngetren Media : Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media” yang dilaksanakan oleh DKPP di Hotel Golden Tulip Pontianak. Minggu 29/11/2020

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. H. Alfitra Salamm mengatakan ditengah pandemi Covid-19 penyelenggara pemilu Pilkada 2020 KPU dan Bawaslu untuk tegas dalam protokol kesehatan Covid-19, Ujarnya

“Kalau ada penyelenggara pemilu, apakah itu Bawaslu atau KPU kalau melanggar protokol Covid-19 dan tidak di indahkan tentu hal ini menjadi penggalaran etik dalam segi pandemi Covid-19 yang merupakan bagian kinerja dari Bawaslu”

Bawaslu sudah bertindak tidak ketika ada kerumunan, sudah berindak tidak terhadap pelanggar-pelanggaran kode etik. “Kalau misalnya ada pelanggaran Covid-19 dan tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu hal tersebut bisa menjadi bahan pelaporan kepada DKPP”. Pintanya

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. H. Alfitra Salamm

Inti dari DKPP menilai kinerja penyelenggara pemilu, baik prilaku pribadi, baik pelaksanaan regulasi-regulasi pilkada, dan netralitasnya kedekatan dengan calon/paslon harus diawasi

“Jadi kita tidak ingin calon/paslon itu bermain mata, selfi-selfian dengan penyelenggara, ngelike, posting di medsos bagi salah satu calon itu tidak boleh sama sekali”

Tugas DKPP menjaga kehormatan penyelenggara pemilu, supaya betul-betul berdiri gerak, independen, mandiri, dan tidak memihak salah satu calon, jangan sampai penyelenggara menjadi mesin salah satu calon, tegasnya

Mekanisme pelaporan ke DKPP jika terdapat temuan penyelenggara pemilu melanggar aturan. Syarat : ada yg dilaporkan, Waktu kejadian, bukti minimal 2, dan kronologisnya kemudian di tujukan langsung ke kantor DKPP Jl. Thamrin No.14 Jakarta Pusat atau melalui website www.dkpp.go.id isi form pengaduan laporan sudah tersedia di website. Terangnya Dr. H. Alfitra Salamm

Kemudian Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Umi Rifdiyawaty mantan KPU Kalbar menambahkan media dan penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang sama-sama memiliki peran strategis dalam menjaga, merawat dan membangun demokrasi di Indonesia, sampainya dihadapan awak media

Peran strategis dalam mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi di daerah, selain merupakan salah satu stakeholder peserta dan memilih, media juga sebagaimana aktivitas atau kegiatan pelaksanaan tahapan dan pengawasan KPU dan Bawaslu agar terpublikasi ke masyarakat.

Peran penting media menyampaikan informasi tentang pelaksanaan dan tahapan pengawasan sebagai media menyangkut tugas dan kewenangan, kewajiban serta fungsi dari penyelenggara pemilu

Dirinya meminta kepada penyelenggara pemilu untuk ramah terhadap media karena ada hubungan timbal balik antara penyelenggara pemilu dan media dalam konteks pelaksaanan pesta demokrasi di daerah, pungkasnya Umi Rifdiyawaty

Sekretaris Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) Kalbar, Muhammad Faisal yang juga sebagai narasumber di acara “Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media” menyampaikan sebagai Jurnalistik dituntut dengan Kode Etik, yaitu memberitakan dengan fakta dilapangan, memberitakan dengan mendidik, memberitakan informasi yang berkualitas. Agar pemilu Pilkada 2020 bermartabat, dan berkualitas, pintanya (HaDin)