Kemelut persoalan Limbah PT. ANI ( Wilmar Group) dikabupaten Sambas, menuai Kontroversi

Sambas, BorneOneTV.com– Kemelut persoalan Limbah PT. ANI ( Wilmar Group) dikabupaten sambas menjadi polemik, serta persoalan dimasyarakat maupun di Pemerintahan Kabupaten Sambas, Sambas, Kalbar, Selasa, ( 1/ 12/ 2020).

Limbah Kelapa Sawit PT. ANI ( Wilmar group), sekarang dalam penanganan Pihak Polres Sambas

Pemerintah Kabupaten Sambas memiliki investasi perkebunan yang luar biasa luas, dan semua itu harus dilakukan pengawasan, serta Evaluasi kinerja perusahaan- Perusahaan sawit yang ada dikabupaten Sambas, salah satunya PT. ANI ( Wilmar group) perkebunan yang mendapatkan izin dari kabupaten, apakah berjalan sesuai koridor dan memberikan dampak positif bagi ekonomi sekitar, Pendapatan Asli Daerah, terhadap sekitarnya, serta pengelolaan limbah Sawit seperti apa.

Hal Tersebut jadi Keresahan masyarakat Dusun Senabah Desa Semanga Kecamatan
Sejangkung Kabupaten Sambas terkait informasi “Limbah Pabrik Terbiarkan
Bermasalah” dan berdasarkan pantauan lapangan terhadap kolam limbah
“Terbiarkan Bermasalah” dapat kami sampaikan dugaan sebagai berikut :
1. Lokasi kolam limbah “Terbiarkan Bermasalah” semula adalah lokasi Pabrik
Pengolahan CPO yang kemudian pada beberapa tahun lalu Pabrik CPO
dipindahkan lokasinya sehingga kolam limbah dimaksud terbiarkan tanpa ada
perlakuan pencegahan dan/atau upaya preventif agar dikemudian hari kolam
berlimbah itu tidak mencemari lingkungan akibat gangguan mutu lingkungan yang
terganggu oleh cemaran limbah di kolam sebagaimana dimaksud diatas.
2. Mencermati fisik konstruksi kolam limbah yang dindingnya hanya menggunakan
kayu cerucuk dan tidak menggunakan konstruksi permanen (dinding beton
berbahan semen),

Dan patut diduga bahwa sejak awal management PT ANI tidak
menerapkan SOP penanganan limbah berstandar SNI, RSPO dan ISO.
3. Management PT ANI diduga melakukan kesengajaan dan/atau pembiaran dalam
durasi waktu lebih dari 2 (dua) tahun terhadap limbah pabrik yang berada pada
lokasi ex pabrik pengolahan CPO yang kemudian berubah menjadi lokasi
penanaman baru. Patut pula diduga bahwa bila saatnya tanaman sawit diarea
dimaksud tumbuh besar, maka limbah dimaksud akan disebar “sedemikian rupa”
diarea tanam untuk menghindari konsekwensi biaya pengelolaan limbah.
4. Fakta peninjauan lapangan menunjukkan bahwa sejumlah volume limbah pabrik
telah terhampar dilapangan tanam (terlepas pada opini faktor alam) yang diduga
kuat mencemari lingkungan akibat mutu lingkungan terganggu. Fakta pula bahwa
beberapa meter dari pecahan dinding kolam limbah terdapat saluran air yang
terkoneksi dengan anak sungai sebarik dan sungai sandian hingga pemukiman
masyarakat Desa Semanga.
5. Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud diatas dan disertai dengan foto-foto
serta rekaman video lokasi kolam limbah “Terbiarkan Bermasalah”,

Terkait dugaan pelanggaran terhadap regulasi negara sebagai berikut :
Undang-Undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Pasal 67
(1) Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi
lingkungan hidup.
(2) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 109
Pelaku usaha perkebunan yang tidak menerapkan :

a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan
lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
b. analisis resiko lingkungan hidup; dan
c. pemantauan lingkungan hidup;
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).
Undang-Undang RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Pasal 13
(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan
dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. pencegahan
b. penanggulangan
c. pemulihan
(3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran
dan tanggung jawab masing-masing.
Pasal 48
Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk
melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan
hidup.
Pasal 49
(1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada :
b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan
terhadap peraturan perundang-undangan
(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit
lingkungan hidup.
(3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang beresiko
tinggi dilakukan secara berkala.
Pasal 59
(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan
limbah B3 yang dihasilkannya.

Terkait dengan persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sambas , DPRD Kabupaten Sambas harus respon dengan persoalan tersebut, Apalagi sekarang Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap perkebunan yang ada di Kabupaten Sambas. Masyarakat berharap pemerintah harus tegas terhadap perusahaan- perusahaan yang Nakal. ( Dedi Anggara)