Pertama Di Indonesia Tokoh Adat Dilibatkan Pengawasan Pilkada Kab. Kapuas Hulu

Pontianak, BorneOneTV.com_Pertama di Indonesia Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan deklarasi tokoh adat mitra bawaslu pemilu pilkada 2020 yang dilaksanakan di aula DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu 2/12/2020

Dalam sambutanya wakil bupati kapuas hulu Antonius L. Ain Pamero, SH menyampaikan pemilu pilkada 2020 kabupaten Kapuas Hulu dapat berjalan dengan aman dan damai sehingga melahirkan pemimpin yang mampu memberikan sumbangsih yang baik khususnya masyarakat kabupaten Kapuas Hulu, sambutnya dihadapan tokoh adat Kapuas Hulu

Dirinya sebagai pemerintah daerah berkewajiban untuk menganggarkan agar proses pemilihan kepala daerah tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik, pemilu yang dilaksanakan merupakan wujud nyata dari pertanggungjawaban kepala daerah dari penerimaan dan penyediaan anggaran. Ucapnya Wakil Bupati

Deklarasi tokoh adat mitra bawaslu pemilu pilkada 2020 merupakan pertama kali di Indonesia yang dilaksanakan Bawaslu kabupaten Kapuas Hulu serta  penandatangan deklrasi dari stekholder dan tokoh adat

Aula Gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu

lanjutnya, wakil bupati biaya dan pendanaan yang diakomodir oleh APBD Kabupaten Kapuas Hulu yang di berikan kepada Bawaslu dan KPU adalah yang pertama juga di Provinsi Kalimantan Barat melalui naskah perjanjian hibah daerah

Sebagai pengawasan pemilu Bawaslu dan KPU perlu merangkul stekholder terutama tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam funsi pengawasan demi mewujudkan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Kapuas Hulu yang berkualitas dan berintegritas

“Semoga dengan dirangkulnya semua tokoh masyarakat dan tokoh adat mampu menjadi bagian daripada pencegahan dan pengawasan terhadap pelanggaran pada pemilihan bupati dan wakil bupati yang sudah didepan mata yaitu pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang” Kata Antonius L. Ain Pamero

Deklarasi tokoh adat yang diwakili oleh MABM menyatakan dengan jelas bahwa unsur SARA, Politik Uang, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan peraturan undang-undang yang ada untuk tidak melaksanakan kegiatan dulu ataupun mewakilkan. Hal itu melanggar undang-undang yang ada

Oleh karena itu stakeholder yang ada untuk mensosialisasikan kegiatan pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Wakil bupati kapuas hulu berharap kepada Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu mengawal dan mengawasi serta bekerja dengan maksimal pada pesta demokrasi, guna ciptanya situasi dan kondisif, aman dan terkendali demi terwujudnya pilkada jujur dan adil, Pungkasnya (HaDin)