Berbagai Polemik di Perkebunan Sawit, Pemerintah Sambas Lakukan Evaluasi Usaha Perkebunan

Sambas, BorneOneTV.com- Kemelut persoalan, serta polemik yang terjadi di Usaha perkebunan Kelapa Sawit yang Ada di kabupaten Sambas, hingga Pemerintah Melakukan Evaluasi serta penilaian Terkait Usaha perkebunan Kelapa Sawit, Sambas, Kalimantan Barat, Minggu, ( 6/ 12/ 2020).

Berbagai persoalan yang terjadi di Usaha perbupaten Kelapa Sawit, dari persoalan Limbah, Replanting, HGU, BPHTB, hutan lindung, hingga sengketa dengan masyarakat.

Seperti Limbah PT. Agronusa Investama Sambas (Wilmar Group) Kebun Senabah yang berada di Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Kalbar. Yang dugaan pencemaran limbahnya sudah dalam penanganan Polres Sambas.

PT. Rana Wastu Kencana ( RWK), yang juga mengalami persoalan Limbah yang sekarang dibawa Hearing ke DPRD kabupaten Sambas.

Pemerintah Kabupaten Sambas memiliki investasi perkebunan yang luar biasa luas, dan semua itu harus didukung dengan pengawasan, monitoring, Evaluasi kinerja perusahaan- Perusahaan sawit yang ada dikabupaten Sambas, salah satunya PT. Agronusa Investama Sambas ( ANI) Wilmar group. Serta PT. Rana Wastu Kencana ( RWK).

Tujuan dari pengawasan terhadap usaha perkebunan kelapa Sawit yang mendapatkan izin dari kabupaten, apakah berjalan sesuai koridor dan memberikan dampak positif bagi ekonomi sekitar, Pendapatan Asli Daerah, terhadap sekitarnya, serta pengelolaan limbah Sawit seperti apa.

PJs Bupati Sambas, Dr. Syarif Kamaruzaman menjelaskan, Dikabupaten sambas ada 31 perusahaan yang bergerak disektor perkebunan, tugas pungsi pokok kabupaten untuk melakukan penilaian usaha perkebunan, karena pemerintah ingin melihat bahwa seluruh investor yang bergerak di perkebunan ini berhasil atau tidak, apakah mereka mendapatkan ijin usaha perkebunan bisa melakukan hak dan kewajiban nya, jelas Kamaruzaman, Kamis,( 3/ 12/ 2020).

Apakah mereka melakukan usaha bisa memberikan kontribusi ekonomi, kewajibannya, apakah mereka sudah memenuhi kaidah- kaidah yang sudah ditentukan.

Seperti terkait dengan tenaga kerja, Lingkungan Hidup, Amdal nya, ini yang mau pemerintah evaluasi. Kalau dia untung , dia harus Memberikan CSR kepada masyarakat Sambas, ini yang mau kita perketat, karena dari aspek transportasi pengangkutan sawit, mereka menggunakan truk dan melewati jalan pemerintah yang dibangun oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun Kabupaten.

Mereka harus mentaati tonase pada saat mereka membawa sawit kepabrik, sehingga tidak menggangu kelancaran lalu lintas di masyarakat, pemerintah juga menginginkan perusahaan sawit memberikan kontribusi secara signifikan dalam rangka pembangunan dikabupaten Sambas, Jelas Kamaruzaman.

Terkait perusahaan- perusahaan yang melakukan pelanggaran terkait dengan limbah, seperti PT. Rana Wastu Kencana (RWK) dan PT. Agronusa Investama ( ANI), Wilmar group, pemerintah tidak dalam kapasitas pelanggaran yang terjadi, kita sebatas penilaian.

Mekanisme penilaian Usaha perkebunan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, kita mengirim kuesioner kepada pihak-pihak Perkebunan untuk di isi. kaidah-kaidah kuesioner itu sudah terpenuhi atau belum, setelah itu tim fungsional sektor perkebunan, yang nanti melakukan penilaian maupun evaluasi terhadap kuesioner tersebut.

Terkait PT. Agronusa Investama (ANI) Wilmar Group, yang persoalan Limbah nya diproses oleh penegak hukum ( kepolisian) boleh- boleh saja, karena ijin dari mereka, ada hak dan kewajiban, hak nya apa, kewajiban nya apa, kalau kewajiban nya tidak terpenuhi berarti perusahaan melakukan tindak pidana, silakan aparat penegak hukum melakukan penindakan, Jelas Kamaruzaman.

Kalau kami, dari aspek pemerintah daerah melakukan pembinaan, makanya dilakukan evaluasi tersebut, sehingga dengan evaluasi, mereka bisa dengan tenang melakukan usaha. ketentuan yang ditetapkan harus ditaati, sehingga semua bisa bersinergi dalam rangka membangun Kabupaten Sambas, tutup Kamaruzaman. (Dedi Anggara).