DPRD Sambas Tegas Sikapi Limbah PT. Rana Wastu Kencana ( RWK)

Sambas, BorneOneTV.com- DPRD Sambas Lakukan dengar pendapat ( Hearing) yang kedua kali di kantor DPRD Sambas bersama dinas Terkait, LSM, Masyarakat, Mahasiswa, di Kantor DPRD Sambas, Kalbar, Senin, ( 7/ 12/ 2020).

Dengar pendapat (Hearing) terkait Dugaan Pencemaran Lingkungan limbah Sawit PT. Rana Wastu Kencana (RWK), sekarang menjadi perhatian khusus oleh DPRD Sambas, Komisi II..

Hearing dengar pendapat dihadiri oleh Dinas Perkim LH, Dinas terkait, Wakil ketua DPRD kabupaten Sambas, Ir. Arifidiar, Ketua Komisi II, Ahmad Hapsak Setiawan, Erwin Johana, Masyarakat, Urai Bima, Erwin Saputra, LSM WAPATARA, Andre Mahyudi, Kusno, beserta Mahasiswa Kabupaten Sambas.

Hearing tersebut, mendengar penjelasan dari Dinas Perkim LH, mengenai hasil LAB Baristand Pontianak. Hasil LAB Sample air, bahwa melebihi dari ambang baku mutu air ( terjadi pencemaran).

Semua itu Merujuk Pada Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal 70 Bab XI UU RI Nomor 32 Tahun terkait peran masyarakat.

Ketua KOMISI II (dua) , Ahmad Hapsak Setiawan, di dampingi Erwin Johana menjelaskan, seperti kita dengar bersama terkait hasil Lab baristand Pontianak, bahwa Dinas Perkim LH menjelaskan bahwa telah terjadi pencemaran Lingkungan yang dilakukan oleh PT. RWK, hasil ujilab Mengatakan bahwa pencemaranya di atas ambang batas mutu air baku, kita meminta dinas untuk melakukan progres selanjutnya, dan kita segera meminta dinas untuk turun kelapangan.

Kita akan melakukan penelaahan, konsultasi ke Tim Ahli lingkungan, dan nanti kita akan mengeluarkan rekomendasi dari hasil tersebut. kami akan konfirmasi ke Gakkum LH pusat, menanyakan hasil dari mereka turun kelapangan, jelas Ahmad Hapsak.

Kalau ada masyarakat untuk melaporkan persoalan ini ke penegak hukum, kami persilahkan. Kami dengan jalur kami DPRD, kalau tingkat DPRD dan ranah dinas pelanggar administrasi yang kami ambil langkah nya, kalau benar terjadi Pencemaran lingkungan, kita mendesak untuk melakukan pencabutan Ijin nya, jelas Ahmad.

Kedepannya ada rekomendasi dari Komisi II, tentang tata kelola lingkungan hidup, peninjauan tidak hanya pada perusahaan yang bermasalah, tetapi untuk semua perusahaan yang berinvestasi dikabupaten sambas harus mematuhi tentang tata kelola lingkungan hidup, dan harus mematuhi aturan-aturan yang ada.

Ditempat yang sama, Dari komisi II, Erwin Johana, menambahkan, meminta Dinas terkait untuk melakukan evaluasi pemantauan, monitoring, terhadap perusahaan- perusahaan yang ada di kabupaten Sambas, dan bukan hanya di PT. RWK dan PT. Agronusa Investama ( Wilmar Group) saja, Tutup Erwin. ( Dedi Anggara)