LSM WAPATARA Keras Sikapi Limbah PT. Rana Wastu Kencana (RWK)

Sambas, BorneOneTV.com– LSM WAPATARA tegas sikapi persoalan terkait dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Rana Wastu Kencana (RWK), Sambas, Kalimantan Barat, Senin, ( 7/ 12/ 2020).

Ketegasan itu terlihat pada saat dengar pendapat( Hearing) yang dilakukan diruang DPRD Kabupaten Sambas yang dihadiri oleh Wakil ketua DPRD kabupaten Sambas, H. Arifidiar, Ketua komisi II, Ahmad Hapsak Setiawan, Erwin Johana, masyarakat, Urai Bima, Erwin Saputra, serta mahasiswa kabupaten Sambas.

Didalam Hearing tersebut, mendengar penjelasan dari dinas Perkim LH, mengenai hasil Lab baristand Pontianak. Hasil Lab Sample air, bahwa terjadi Pencemaran melebihi ambang baku mutu air.

Ketua LSM WAPATARA, Andre Mahyudi, menjelaskan, persoalan Limbah yang terjadi, kita harus Menghadirkan Kembali Negara
untuk perbaikan dan pecegahan kerusakan lingkungan dimana dunia hari mengalami krisis iklim pemanasan global akibat dari kerusakan lingkungan sangat menganggu kehidupan dimana protokol bernegara yg seharus nya dilaksanakan oleh dinas terkait
ini menyakut persoalan hak
pemerintah semestinya intervensi harus ada tindakan dan usaha yang menghasilkan Harapan perubahan kondisi buruk menjadi kondisi baik
bukan soal tehnis saja tapi soal keharusan menjalankan kewajiban
Kita melindungi lingkungan untuk umat manusia dan kehidupan untuk seluruh dunia, Sambas, Kalbar, Senin, ( 7/ 12/ 2020).

Sambas mayoritas mayrkat nya adalah petani, bahwa kehidupan petani sangat dekat dengan alam.
Mereka sangat tidak menginginkan alamnya dirusak demi kepentingan profit karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan alam
di sektor pertanian – pengguna air terbesar
Mereka lebih memilih hidup sederhana dan dekat dengan alam
tanpa ada intervensi teknologi modern. Masyarakat sambas sangat memahami bahwa mereka hidup dari alam sehingga kultur mereka akrab dengan nilai-nilai konservasi.

sejak perkebunan sawit masuk wilayah sambas, banyak persoalaan dihadapi masyarakat sekitar dari pencemaran sampai konflik lahan

Hingga kini,anak sungai sambas terancam limbah dari domestik maupun limbah cair pabrik minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang mengalir ke sungai yang bermuara ke sungai besar

Sungai adalah saluran alamiah di permukaan bumi yang menampung dan menyalurkan air hujan dari daerah yang tinggi ke daerah yang lebih rendah dan akhirnya bermuara di danau atau di laut.

limbah yang dibuang di sungai melebihi baku mutu yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan

wapatara mendesak, pemerintah evaluasi perizinan menyeluruh termasuk soal mekanisme pembuangan limbah sawit.
sisi lingkungan hidup juga harus diperhatikan.

Jadi semua harus evaluasi dari proses pengambilan lahan dari masyarakat, buruh, mekanisme pengolahan limbah CPO. Memang kerja keras, tapi ini harus dilakukan.

Selama ini, tindakan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten sambas dalam mengatasi persoalan limbah sawit belum terlalu terlihat. Transparansi dInas kurang.pemerintah kabupaten sambas masih belum mampu membaca situasi lingkungan dalam membuat regulasi. Padahal, hukum lingkungan sudah lama digaungkan ke seluruh dunia sejak tahun 70-an.Itu logika hukum lingkungan yang sudah dari tahun 70 diedarkan ke seluruh dunia.pemda sambas buta huruf dengan masalah (etika lingkungan)

Seolah ada pembiaran. Ini kan kejahatan lingkungan,
sungai-sungai kecil maupun besar kalau ada pabrik sawit kemungkinan besar tercemar.
Karena limbah pabrik kelapa sawit bukan kategori limbah biasa

Rata-rata pembuangan limbah mereka tak sesuai prosedur
Di beberapa pabrik sawit pantauan wapatara hanya memiliki beberapa kolam limbah.

kami sangat sesali sekali kenapa hal ini jadi kami jadi curiga dg kualitas Amdal nya kalau sudah Amdal semestinya sudah bersih secara lingkungan

semoga denga ada nya
kasus ini jadi pintu pembuka bagi kasus-kasus lain. Tak hanya sebatas kasus pencemaran, juga kejahatan lingkungan lain seperti proses pemberian izin harus dilihat dan Karena diduga banyak pelangagraan terjadi di Sambas
mendorong kaji ulang dan evaluasi perizinan kebun sawit.

tak lagi sebatas administrasi, lebih pada upaya penindakan, bukan hanya pencegahan.
kewenangan pengawasan sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 adalah di Pemerintah Kabupaten

dasar sandaran kami undang undang 1945
undang nomor 32 tahub 2009 dan pp tentang perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup, Tutup Andre. ( Dedi Anggara)

Editor: HaDin